Pemantauan Haji Contoh Rendahnya Efektivitas Rencana DPR

Jakarta - Pengamat Ekonomi Ichsanurdin Noorsy mengkritik perencanaan program kerja DPR. Efektivitas perencanaan DPR dinilai rendah. Salah satu contohnya yakni pemantauan haji yang merupakan program pengalihan dari studi banding ke luar negeri. Hal itu disampaikan Noorsy usai diskusi "Bedah Kasus Korupsi Karaha Bodas" di Gedung Bentara Budaya, Jl. Palmerah Selatan, Jakarta, Rabu (8/12/2004).Menurut Noorsy, pemantauan haji yang rencananya akan mengikutkan 30 anggota DPR hanya kegiatan yang menghambur-hamburkan anggaran. Noorsy mempertanyakan ketidakjelasan rencana DPR. "Mereka cuma menghabiskan anggaran sebelumnya. Awalnya mereka bilang untuk studi banding. Kemudian mereka bilang akan menghabiskan untuk pemantauan haji," kata Noorsy.Noorsy mengurai, pemberangkatan 30 anggota DPR untuk memantau haji akan menghabiskan anggaran lebih dari Rp 1 miliar. Biaya ini terdiri dari ongkos haji untuk 30 orang yang perorangnya mencapai Rp 25 juta dan uang saku. "Efektifkah angka itu? Pemantauan haji ini merupakan contoh rendahnya keefektifan rencana DPR yang pada akhirnya hanya buang-buang uang," katanya. Mantan anggota DPR itu juga berpendapat DPR sekarang tidak mempunyai banyak perubahan. DPR sekarang masih membebani rakyat karena APBN yang digunakan merupakan dana pinjaman. "Pernyataan Sri Mulyani yang menyatakan Indonesia akan tetap meminjam, artinya DPR sekarang masih membebani rakyat. APBN tidak berpihak rakyat," demikian Noorsy. (iy/)