Tanpa Dana BURT, Tim Pemantau Haji DPR Dirampingkan

Jakarta - Meski tidak dibiayai alokasi dana dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, tim pemantau haji dari DPR tetap berangkat melaksanakan tugasnya. Jumlah sukarelawan pun dikurangi untuk menghemat biaya."Ya dana (BURT) itu urusan teknis, kita akan minta sekjen untuk memfollow up masalah dana dan berkomunikasi dengan sekretariat negara dan Departemen Agama," kata Wakil Ketua DPR Bidang Kesra Zaenal Ma'arif di ruang kerjanya, gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/12/2004). "Walaupun harus dianggarkan lagi di periode berikutnya, secara teknis kita serahkan saja pada sekjen DPR. Yang penting secara politis, pimpinan DPR sudah sepakat tim ini akan berangkat karena dewan harus melakukan sesuatu tentang perubahan sistem haji," lanjutnya.Menurut dia, jumlah sukarelawan pemantau haji dari DPR akan dikurangi untuk menghemat biaya. "Agar tidak terlalu banyak anggaran yang dipakai, jumlah sukarelawan dikurangi dari 30 orang menjadi 15 orang saja. Pemantauan akan dilakukan sejak keberangkatan sampai kepulangan haji," ungkapnya.Jumlah dananya berapa kan sudah dikurangi?"Belum ada perhitungan pasti.Tetapi dana secukupnya yang penting halal," ujar Zaenal yang juga ketua tim pemantau haji DPR.Lebih lanjut, Zaenal mengatakan dirinya sudah melakukan pertemuan dengan pimpinan komisi VIII (bidang agama, sosial dan pemberdayaan perempuan) untuk membicarakan berbagai pantauan yang sudah dilakukan dan akan menjadi acuan untuk tim pemantau haji."Lalu, saya sudah menghubungi komisi-komisi untuk mulai mendaftar siapa yang bersedia berangkat menjadi sukarelawan. Pimpinan BURT sudah diberitahu mengenai perkembangan ini dan dimohon pengertiannya," imbuhnya.Pimpinan BURT Asep Sudjana mengaku belum menerima jawaban resmi dari pimpinan DPR mengenai penolakan rencana studi banding BURT DPR ke luar negeri."Belum ada jawaban resmi dari pimpinan, saya baru baca di koran tentang rencana pemantauan haji," ujar Sudjana. (aan/)