Anggota DPRD Aceh Dukung Penahanan Abdullah Puteh

Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mendukung langkah KPK mengungkap berbagai kasus korupsi di Aceh, termasuk penahanan Gubernur Abdullah Puteh. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD NAD Raihan Iskandar kepada wartawan, Rabu (8/12/2004) di Gedung DPRD NAD, Banda Aceh. "Dan kita harapkan langkah ini harus didukung oleh semua pihak. Tapi jika kemudian dalam keputusan hukumnya Puteh tidak bersalah, maka namanya juga harus dibersihkan," lanjutnya. Menurut Raihan, penahanan Puteh jangan dikaitkan dengan urusan politik. Karena jika demikian, kasus ini nantinya malah bisa mengambang dan tidak jelas. "Dampaknya bisa menambah persoalan konflik di Aceh, sehingga masyarakat jadi bingung dalam menanggapi isu-isu yang berkembang," jelasnya. Lebih lanjut, kata Raihan, sampai saat ini pihak DPRD NAD belum mengambil sikap resmi. Tapi dalam waktu dekat, akan dilakukan rapat untuk membahas persoalan tersebut.Sejauh ini diungkapkan Raihan yang juga Ketua DPW PKS NAD ini, DPRD NAD sudah melakukan komunikasi dengan jajaran Muspida NAD, membahas kebijakan yang menyangkut kekosongan pimpinan eksekutif di NAD."Sesungguhnya, itu sepenuhnya hak Presiden, terserah Presiden mau tunjuk siapa, yang penting orang yang ditunjuk itu bersih, baik tidak terkait dengan korupsi dan bisa diterima oleh semua pihak," katanya. (nrl/)