Risma Tidak Masuk Jurkamnas, Ini Penjelasan PDIP

Jakarta - PDIP telah menyusun tim jurkamnas yang terdiri dari 11 kepala daerah. Namun dari 11 nama itu, Wali Kota Tri Rismaharini tidak termasuk ke dalam tim.

Sekretaris Bapilu DPP PDIP Arif Wibowo menjelaskan, kepala daerah yang masuk dalam jurkamnas PDIP adalah kepala daerah setingkat provinsi.

"Kita menyeleksi. Rata-rata jurkamnas itu kan gubernur, bukan wali kota. Ini untuk jurkam tingkat nasional, yang didaftarkan oleh DPP partai," jelas Arif saat dihubungi detikcom, Sabtu (8/3/2014).

Arif mengatakan, tugas jurkamnas ini nantinya berkampanye di seluruh Indonesia atas penugasan dari partai. Karena tingkatnya nasional dan untuk kepentingan Pemilu, maka jurkam yang ditunjuk adalah gubernur.

"Kalau untuk Pilkada tingkat provinsi atau kotamadya, baru jurkamnya ditunjuk dari kepala daerah setingkat wali kota," tuturnya.

Saat ini kata Arif, Bapilu masih mengkoordinasikan dengan semua jurkamnas terkait waktu jadwal kampanye mereka. Jika par gubernur itu memilih berkampanye di hari Sabtu-Minggu, maka tidak diperlukan surat izin cuti kepada Kemendagri.

"Cukup pemberitahuan saja. Yang jelas saat ini masih dikoordinasikan semua," imbuhnya.

PDIP telah mengajukan daftar nama juru kampanye nasional untuk kampanye akbar 16 Maret-5 April. PDIP melibatkan 11 kepala daerah aktif sebagai jurkamnas. Namun nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tak masuk dalam daftar.

Berikut 11 nama kepala daerah yang diajukan sebagai juru kampanye PDIP:

1. Joko Widodo (Gubernur DKI Jakarta)
2. Sjachroedin ZP (Gubernur Lampung)
3. Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah)
4. Rustam Effendi (Gubernur Bangka Belitung)
5. Frans Lebu Raya (Gubernur Nusa Tenggara Timur)
6. Agustin Teras Narang (Gubernur Kalimantan Tengah)
7. Cornelis MH (Gubernur Kalimantan Barat)
8. Rano Karno (Wagub Banten)
9. Soeryo Respationo (Wagub Kepulauan Riau)
10. Heru Sudjatmoko (Wagub Jateng)
11. Aladin S Mengga (Wagub Sulawesi Barat)

(rmd/asp)