.webp)
"Biar KPK yang ambil alih karena prosentase yang bisa memenjarakan orang kan tinggi, kan itu KPK," kata pria yang akrab disapa Ahok ini di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (7/3/2014).
Ahok lebih suka KPK menangani kasus ini dibanding penegak hukum lainnya. Bila kasus ini ditangani KPK, penyelidikannya akan lebih detail dan menyeluruh.
"Ini kan KPK lagi periksa, Kejagung juga periksa, bukan meragukan Kejagung. Saya lebih suka cara menjeratnya itu yang KPK. Karena di KPK kalau kamu bilang main RP 1 miliar, tapi kamu punya harta Rp 10 miliar, begitu KPK cek, dia cari dan minta pembuktian terbalik KPK, mereka akan gunakan tindakan pidana pencucian uang. Jadi Rp 9 miliar anda harus anda buktikan dan kalau nggak nanti sita loh, itu yang menarik. Tujuan kita kan untuk efek jera," terang politisi Gerindra ini.
"Sama kaya kasus (pengadaan mobil damkar Kemendagri), waktu itu Kejagung pun menyatakan tidak pernah ada masalah kan, tapi begitu KPK yang tanganin, diambil, dibedah langsung ketahuan. Nah pola yang dipakai dalam kasus bus ini harusnya kaya kasus mobil pemadam kebakaran," terangnya.
Laporan investigasi Inspektorat DKI, pengadaan bus ini sudah sesuai prosedural. Pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembanguan (BPKP) juga menyatakan hal yang sama. Bila kasus ini ditangani KPK, ada kemungkinan bisa dilacak transaksi keuangan yang terkait dengan kasus ini. Mereka juga dapat memanggil pihak-pihak terkait.
"Prinsip dasarnya sama kalau KPK yang menangani semua lengkap. Dia akan ngomong duitnya akan ke sini-ke sini, kan triliunan ini," ujar Ahok.
Ahok mengatakan ia selalu berkomunikasi dengan KPK mengenai perkembangan bus ini. Pihaknya sudah menyerahkan seluruh data terkait kasus ini.
"Mereka (KPK) sudah dapatkan data semua dan sedang mereka pelajari. Itu cuma BBM (untuk komunikasi) doang kok. Apa yang susah kok. Dan nggak usah geledah-geledah. Sama aku mah aku kasih aja. KPK datang ke saya juga kamu (wartawan) nggak tahu kalau itu orang KPK," ujar Ahok.
(bil/trq)
