.webp)
"Kalau ada hasil survei yang di luar arus utama, kita harus bertanya apa sudah benar metodologinya?" kata Pemimpin Redaksi Majalah Indonesia 2014, Ade Armando dalam diskusi di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Selasa (4/3/2014).
Ade kemudian menyebut beberapa lembaga survei yang dianggapnya perlu dipertanyakan metodologinya. Salah satunya lembaga survei INES (Indonesia Network Election Survei) yang memenangkan Prabowo Subianto.
"Ada 2 persoalan bagi INES. Elektabilitas teringgi Prabowo, tapi angkanya 40,8%. Enggak masuk akal. Sebaliknya Jokowi hampir pasti di banyak survei kandidat paling kuat, bahkan pakai akal sehat pun. Tapi menurut INES Jokowi 5,6%," paparnya.
Mirip dengan INES, lembaga survei lain yang dianggap bermasalah adalah FSI (Focus Survei Indonesia) yang juga memenangkan Prabowo dengan perolehan 33,6% sementara Jokowi 5,2%.
"Survei SIGMA, Wiranto tertinggi. Ini bisa rekayasa atau kelemahan metodologis karena menurut SIGMA Wiranto tertinggi dengan responden 112 wartawan. Wartawan mana? Wartawan wewakili siapa? Wartawan daerah," beber dosen FISIP UI tersebut.
Lembaga lainnya adalah Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang pernah merilis memenangkan Aburizal Bakrie dalam surveinya. Ini dianggap mengejutkan. Setelah ditelusuri metodologinya, ternyata ada masalah.
"Ternyata pertanyaannya responden ditanya kalau Anda milih ARB dengan Jokowi, Mega dengan Jusuf Kalla, Prabowo-Hatta, Anda pilih siapa? Jawabanya ARB-Jokowi paling tinggi, tapi itu tricki. Karena kalau ARB-Prabowo ya hasilnya enggak begitu. Jadi pertanyaan bisa dirancang," lanjutnya.
Lainnya adalah IRC (Indonesia Reseach Center) yang merilis hasil survei pada Oktober dan November. Hasilnya survei IRC memenangkan Wiranto-Hary Tanoe pada Oktober berada pada posisi 4 besar menggeser Prabowo.
"November awal naik lagi jadi 2 besar. Jadi hasilnya Wiranto dan HT naik terus. Cuma yang salah sebetulnya Oktober penelitiannya belum selesai, baru 30% data terkumpul sudah dirilis," ucapnya.
"Lalu November baru 50% data. Secara metodologis jelas tidak boleh. Lucunya, sesudah November yang 50% lagi tak pernah diumumkan," imbuh Ade.
Oleh karena itu menurut Ade, media dan masyarakat perlu kritis dengan hasil survei terutama dalam ketepatan metodologinya. "Survei bisa salah tapi tak boleh bohong," tegasnya.
(iqb/rmd)
