.webp)
"Kita sudah ada persiapan, minimal PKS siap, tapi partai lain gimana? Karena komplainnya ada dari partai lain (yang tak punya saksi)," kata Fahri Hamzah di sela diskusi di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Selasa (18/2/2014).
Menurut Fahri, kecurangan di TPS itu hampir pasti terjadi jika tidak diawasi oleh saksi, sementara tidak semua parpol bisa menyediakan saksi di seluruh TPS se-Indonesia.
"Semua parpol harus mempunyai saksi di TPS, masalahnya SBY mau putuskan nggak (dana saksi Rp 700 miliar)?," ujarnya.
"Sudahlah bikin lebih cepat lebih baik. Pemerintah ini suka bingung, jangankan yang rumit yang mudah aja bingung. Tegas sekali-kali," imbuh anggota komisi III PKS itu.
Fahri mengatakan masalah dana saksi sebetulnya hanya pada penguatan regulasi dan audit penggunaan. Kalau sudah ada dana saksi, maka tak akan ada konflik dan gugatan di level lebih tinggi.
"Masalahnya (pembatalan) ini dampaknya adalah nanti yang dibebankan uang saksi caleg, caleg itu bisa saling makan karena caleg yang bayar berkelahi didalam mati," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan dana saksi parpol hampir pasti batal setelah menuai banyak penolakan. Namun keputusan resminya masih menunggu pemerintah.
"Hampir pasti batal. Update kemarin, pemerintah tak mau ambil resiko atas ketidakjelasan sikap parpol dan tidak ada regulasi yang memayungi," kata Muhammad dalam diskusi di KPU, Selasa (18/2).
(bal/rvk)
