.webp)
"Masalah UU Megapolitan ini sudah dibahas sejak zaman Bang Yos. Saat itu saya ada di Badan Legislasi. Saya tidak mengecilkan UU ini, silakan DPD masukkan. Tapi saya sendiri pesimistis bisa direalisasikan," kata Ahok dalam diskusi bertema "Urgensi Pembentukan Undang Undang Megapolitan dalam Upaya Pengelolaan Terpadu Wilayah Jabodetabekjur" di Ruang GBHN, Kompleks DPR, Senayan, Jakpus, Selasa (18/2/2014).
Menurut Ahok, permasalahan koordinasi yang selama ini dialami oleh DKI Jakarta lebih dengan pemerintah pusat. Ia mengambil contoh tentang kewenangan Dinas Perhubungan yang tak bisa langsung menilang pelanggar lalu lintas.
"Persoalan utama itu pusat," tambahnya.
Deddy Mizwar menyetujui pemaparan Ahok karena menurutnya, permasalahan antara DKI Jakarta dan wilayah di sekitarnya sudah bisa diselesaikan dengan komunikasi. Ia mempertanyakan peran pemerintahan pusat dalam UU Megapolitan ini.
"Saya sependapat dengan Pak Ahok. Kalau mudah mengatasi masalah Jakarta dan sekitarnya dengan komunikasi, ini kemana arahnya? Kalau tidak ada masalah, untuk apa megapolitan," kata Deddy.
Deddy memaparkan bahwa Jabar juga punya rencana twin metropolitan yang melibatkan kawasan Bogor, Depok, Karawang, dan Purwakarta. Ia lalu mempertanyakan peran Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur bila UU ini direalisasikan.
"BKSP itu karena kemarin ketemu bareng-bareng, baru mulai pembicaraannya. Kalau begini terus apa kata dunia? Lebih malu kalau ada UU tapi tidak berjalan," kata Deddy sambil mengeluar kutipan andalannya dari film Nagabonar yang pernah ia bintangi.
Sementara itu Wakil Gubernur Banten Rano Karno yang juga hadir dalam diskusi ini mempertanyakan siapa yang akan memimpin kawasan megapolitan ini nantinya. "Kalau ini jadi, siapa pimpinannya. Apa pimpinan daerah mau?" tanya Rano.
Ia mengungkapkan bahwa Banten memiliki banyak rencana pembangunan yang bersinggungan dengan kawasan Jabodetabekjur, mulai dari pembangunan tol hingga transportasi antarmoda. Namun rencana dan inovasi tersebut terganjal masalah anggaran.
"Kita mesti ada inovasi-inovasi. APBD kita Rp 7 triliun. Tetangga kita (DKI Jakarta) Rp 72 triliun itu mau bikin apa saja bisa," kata Rano sambil melirik Ahok yang duduk di sampingnya.
"Ntar gue bagi," jawab Ahok sambil tertawa lepas.
(van/van)
