"Saya kira tak ada yang keberatan dengan hal ini. Yang penting kan transparansi dan akuntabilitasnya, dan yang paling penting lagi adalah menhasilkan Pemilu yang transparan. Karena kan tidak semua partai mempunyai saksi di tiap TPS, dengan dana ini tentunya semua jadi adil memiliki saksi," ujar Ketua Fraksi PKB DPR RI Marwan Jafar saat berbincang, Selasa (28/1/2014).
Marwan menambahkan bahwa saat dibahas di DPR, semua fraksi setuju dengan pembiayaan ini. Namun demikian PDIP, NasDem, dan Gerindra menolak hal tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Marwan justru nilai total Rp 700 miliar jauh lebih murah ketimbang nantinya muncul gugatan Pemilu. Oleh karena itu PKB setuju agar saksi parpol di TPS dibiayai negara.
"Kalau ada partai yang tidak punya saksi di salah satu TPS, terus partai itu menggugat kan dampaknya bisa lebih besar lagi," sebut dia.
(bpn/fjp)











































