Jokowi-Ahok Tak Ingin Salah Tutup Usaha Tambal Ban

Dishub DKI menggelar razia cabut pentil ban yang parkir sembarangan. Razia itu membawa berkah bagi Udin (30), tukang tambal ban di Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2013). (Fotografer - Grandyos Zafna)

Jakarta - Demi mendukung efektivitas operasi penggembosan ban yang dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, pemerintah provinsi DKI saat ini tengah mengkaji perihal izin usaha tambal ban.

Banyaknya ditemukan usaha-usaha tambal ban yang berlokasi di trotoar jalan, memudahkan para pelanggar parkir yang dicabut pentil kendaraannya. Selain itu, tukang tambal ban di trotoar-trotoar disinyalir berada di balik kasus ranjau paku.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku persoalan tersebut sedang dalam pembahasan. Ahok mengatakan pihaknya benar-benar mempertimbangkan dari berbagai segi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kan kita enggak bisa menghilangkan pekerjaan orang juga, meski betul-betul kita hitung," kata Ahok ketika ditemui detikcom di Balai Kota, Selasa (07/01).

Ahok menjelaskan Gubernur DKI Joko Widodo sangat memperhatikan setiap dampak dari kebijakan yang diambil. "Pak Gubernur inginnya semua efek itu dihitung benar, sampai preman pun mesti dihitung, bukannya takut tapi beliau itu inginnya manusiawi lah semuanya,” tutur Ahok.

Rencana pemda DKI menertibkan usaha tambal ban kontan menimbulkan penolakan dari tukang tambal ban. Seorang tukang tambal ban di bilangan Jalan Antasari, Jakarta Selatan, menyatakan penolakannya terhadap anggapan penebar ranjau paku. Sebab tidak semua tambal ban melakukannya.

"Jangan disamakan semuanya (penebar ranjau paku), gak semuanya kayak gitu," ujar pria berlogat Batak ini kesal.

Adapun alasan karena dianggap penolong bagi warga yang terkena operasi penggembosan ban, menurutnya, alasan tersebut tidak masuk akal. "Ya aneh lah, orang yang bikin salah, parkir sembarangan, kenapa tambal ban yang disalahkan."

(brn/brn)