Mayoritas Persoalan DPT Ada di Lapas, Amir: Di Hari H Data Kami Bisa Dipakai

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut mayoritas persoalan Data Pemilih Tetap (DPT) ada di Lapas. Menanggapi hal tersebut, Menkum HAM Amir Syamsuddin optimistis persoalan itu dapat diselesaikan.

"KPU sendiri kan mengatakan bahwa masalah NIK masih bisa diproses hingga Pemilu dan kami yakin pada hari H data kementerian kami bisa digunakan oleh KPU," ujar Amir ketika ditemui di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2013).

Menurut Amir, jumlah warga binaan di Lapas itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Setiap harinya, ada narapidana yang masuk atau keluar.

"Hunian di LP kan tidak statis. Kan ada yang bebas dan ada yang masuk jadi penghuni baru. Jadi situasinya tak statis. Selalu ada perubahan," kata Amir.

Terkait dengan penyelenggaran Pemilu, Amir juga yakin pihak lapas bisa dapat menanganinya dengan baik. Lapas-lapas, lanjutnya, sudah memiliki sistem yang teruji.

"LP kami sudah sangat berpengalaman mengelola TPS. Jadi kami sudah punya sistemnya," kata politikus Demokrat tersebut.

KPU menemukan persoalan terbesar daftar pemilih tetap berada di sejumlah lembaga permasyarakatan. "Sejauh yang kami cermati, yang tidak memiliki NIK karena memang tidak punya identitas, KK dan sebagian besar ada di Lapas," kata Komisioner KPU Sigit Pamungkas di kantornya, Senin (4/11/2013).

Menurut Sigit, di seluruh lapas, tidak ada NIK. Hal tersebut diketahui setelah tim KPUD turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Selain itu di sejumlah wilayah, kata Sigit, juga ditemukan adanya persoalan. "Contoh di Mesuji ada masyarakat yang tidak diakui, dan tidak punya nomer identitas," kata Sigit.

(fjp/aan)