Lelang Surat Suara, KPU Minta Perusahaan Tak Terlambat Seperti UN

Jakarta - KPU mengumpulkan konsorsium atau kelompok perusahaan yang mengajukan diri dalam lelang percetakan surat suara untuk Pemilu 2014. KPU mengingatkan proses percetakaan jangan terlambat seperti kasus Ujian Nasional (UN).

"Kami tidak ingin kasus, yang sama-sama kita ketahui dalam kasus Ujian Nasional kemarin agak terlambat. Kami tidak ingin pengadaan surat suara terlambat," kata Kepala Biro Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Boradi di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakpus, Rabu (11/12/2013).

Boradi mengatakan, untuk menghindari hal tersebut, KPU meminta perusahaan yang masuk dalam konsorsium membuat rencana dan metode kerja yang jelas.

Hal itu penting, karena jika pengadaan surat suara terlambat seperti kasus Ujian Nasional, maka Pemilu 2014 yang jatuh pada 9 April 2014 akan mempengaruhi tahapan Pemilu selanjutnya.

"Karena akan mengubah tahapan Pemilu Presiden 2014, sehingga nanti akan terjadi kevakuman," ucapnya.

"Oleh karena itu metode kerja dan rencana kerja harus dibuat detail dan itu menjadi bahan evaluasi kerja panitia," imbuh Boradi.

Tak hanya meminta perusahaan dalam konsorsium membuat rencana yang jelas, KPU juga akan memonitor langsung progres kerja dari konsorsium yang nantinya terpilih.

"Sehingga percetakan dan distribusi sesuai target," lanjutnya.

(bal/van)