PKB: Ada Wacana GBHN Berarti Saat Ini Pembangunan Tidak Jelas

Jakarta - Pimpinan partai politik berkumpul untuk membicarakan soal gagasan menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada Forum Pemred. Ketua F-PKB DPR RI Marwan Ja'far menganggap gagasan ini muncul karena arah pembangunan saat ini yang tidak jelas.

"Ya memang zaman orde baru ada GBHN sebagai guidance (panduan) kebijakan. Kemudian saat reformasi, GBHN dihilangkan melalui amandeman UUD 1945. Kalau memang ada wacana menghidupkan kembali atau tidak, ini kan berarti pembangunan yang sekarang ini belum tersistemasi dan tidak jelas," tutur Marwan kepada detikcom, Selasa (10/12/2013) malam.

Menurutnya kalau memang tujuan negara ini belum tercapai maka ia setuju GBHN dihidupkan kembali. Namun sifatnya hanya sebagai panduan menentukan kebijakan.

"Kalau soal nama menurut saya jangan GBHN lah, terlalu identik dengan orde baru. Tapi memang negara ini butuh blue print (rancangan) pembangunan nasional secara lebih tepat sesuai dengan cita-cita bangsa," imbuhnya.

Sebenarnya aturan menetapkan GBHN merupakan tugas dari MPR sesuai dengan Pasal 3 UUD 1945 sebelum diamandemen, sehingga bukan semata-mata identik dengan orde baru. Sedangkan untuk tujuan negara terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

(bpn/jor)