Pemulihan Ekonomi Prioritas Darurat Sipil ke-2

Jakarta - Pemulihan ekonomi rakyat akan menjadi prioritas selama perpanjangan masa darurat sipil di Aceh. Untuk itu, dalam APBD 2005 mendatang, 40 persen dari anggaran dana akan disiapkan untuk mendukung operasi pemulihan ekonomi guna meminimalisasi angka kemiskinan di Aceh. Tak hanya itu, Biaya-biaya rutin Pemda akan diperkecil dan ditekan secara signifikan. Sektor agroindustri dengan mengedepankan komoditi utama daerah masing-masing akan dikedepankan dan ditingkatkan. Janji itu diucapkan Gubernur NAD Abdullah Puteh dalam jumpa pers dengan wartawan usai rapat perdana darurat sipil di Gedung Serbaguna, Kantor Gubernur NAD, Jl.Tengku Daud Bereueh, Banda Aceh, Selasa (23/11/2004)."Kita jadikan darsip kedua ini sebagai momentum penyelesaian konflik Aceh secara mendasar. Kita juga sepakat operasi pemulihan keamanan akan berjalan beriringan dengan operasi terpadu lainnya. Selama ini kita melihat opslihkam yang sangat menonjol. Operasi ekonomi tidak berjalan maksimal," ujar Puteh.Hadir dalam rapat ini, Pangdam Iskandar Muda Mayjen Endang Suwarya, Kajati Andi Amir Achmad, Ketua DPRD NAD Sayed Fuad Zakaria, seluruh kepala daerah tingkat dua, Kapolres, Kajari, dan Dandim seluruh Aceh serta kepala dinas dan pejabat terkait lainnya.Tidak maksimalnya operasi pemulihan selama ini diungkapkan Puteh, karena tersendatnya bantuan dari pusat. Ditambahkan Puteh, operasi lainnya, penegakan hukum, pemulihan keamanan dan pemantapan roda pemerintahan tetap dilaksanakan seperti pada darsip pertama.Ditempat yang sama, Kapolda NAD Irjen Bachrumsyah Kasman selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) menambahkan, dalam rapat perdana ini juga diputuskan untuk merampingkan personel staf dalam jajaran PDSD.Selain itu, pimpinan operasi terpadu di tingkat II akan diserahkan kepada Bupati/Walikota yang dibantu dengan Muspida Pemda setempat untuk selanjutnya diberikan ke tingkat yang lebih rendah. Pasalnya, operasi terpadu bertumpu di tingkat dua sampai ke tingkat pedesaan. "Untuk mendukung percepatan operasi pemulihan ekonomi, PDSD juga telah meminta semua Ketua DPRD di Aceh untuk menyamakan persepsi mempercepat pengetokan palu pengesahan dana APBD provinsi dan kabupaten/kota se-Aceh sesuai kondisi darurat," jelas Bachrumsyah sembari menambahkan peluang lapangan kerja juga akan segera disiapkan.Mantan GAM Dapat Amnesti dan DibinaSelain itu, pembinaan terhadap mantan anggota GAM yang menyerah akan terus dilakukan."Selama ini sudah banyak GAM yang menyerah di tangan-tangan Kodim, Koramil, Polres, dalam waktu singkat akan kita kembangkan (tempat pembinaan) di Aceh Barat, Aceh timur dan mungkin juga ke tempat lain yang akan kita tunjuk nantinya," terang Kapolda.Ditambahkan, janji presiden untuk memberikan amnesti bagi mantan GAM yang menyerah akan segera diwujudkan. Khusus bagi anggota GAM yang menyerah dan dengan membawa senjata, akan mendapat perlakuan khusus dari pemerintah. Sejauh ini belum diputuskan perlakuan khusus apa yang akan diberikan. Selama darurat sipil pertama, GAM yang sudah dilumpuhkan menurut Mayjen Endang Suwarya, mencapai 2150-an orang. Sedangkan senjata yang berhasil didapat berkisar 800-an pucuk senjata berbagai jenis. Sementara itu, kekuatan GAM yang masih ada diperkirakan 2200 sampai 2500 orang dengan kekuatan senjata 800 sampai 900 pucuk senjata. (fab/)