Sweeping Pendatang di DKI Digelar

Jakarta - Sssttt...Anda balik ke Jakarta sambil membawa sanak saudara untuk mengadu nasib? Awas, jangan izinkan kerabat Anda itu berjalan-jalan sendirian di Ibukota pada hari ini, Senin (22/11/2004). Pasalnya, aparat Pemprov DKI Jakarta akan menjaring para pendatang gelap.Sweeping ini bertajuk Operasi Yustisia Kependudukan (OYK). OYK sengaja digelar mulai H+7 atau tepat hari ini, karena sepekan setelah lebaran dinilai sebagai waktu paling rawan atas serbuan pendatang baru ke Jakarta.OYK dipusatkan di wilayah permukiman, berkoordinasi dengan para ketua RT/RW setempat. Sejumlah kantong-kantong rawan migran di lima wilayah di Jakarta seperti Pademangan, Warakas (Jakarta Utara), Palmeriam (Jakarta Timur), Kali Anyer, Cengkareng, (Jakarta Barat), Johar Baru (Jakarta Pusat), dan Tebet (Jakarta Selatan) akan dimonitor.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI dalam setahun menggelar OYK berkisar 66 kali. Pada 2003 arus mudik sebanyak 2.816.384, arus balik berkisar 3.021.214 sehingga terjadi pertambahan 204.830 (2,48%).Pada 1998 angka arus mudik sekitar 2.853.868, arus balik 3.201.624, berarti pertambahan 347.756 (4,21%). Sedangkan 1999, angka arus mudik sebanyak 2.622.430 dan arus balik 2.857.215 sehingga pertambahan 234.785 (2,84%). Pada tahun 2000, angka arus mudik 2.159.729 dan arus balik 2.416.452 dengan pertambahan 256.723 (3,10%).Pada 2001, angka arus mudik 2.643.273 dan arus balik 2.874.801 sehingga pertambahan 135.186 orang (1,63%). Sedangkan pada 2002, angka arus mudik 2.643.273 dan arus balik sebanyak 2.874.801, sehingga pertambahan penduduk total 231.528 orang (2,80%).Pada musim mudik pekan lalu, Gubernur Sutiyoso menyatakan, pihaknya bukan bermaksud melarang orang daerah datang ke Jakarta. Tapi kalau mau ke DKI harus jelas tujuan dan urusannya. "Apalagi tanpa didukung keterampilan, surat pindah, pekerjaan tetap, dan tempat tinggal tetap, sulit hidup di Jakarta," ujar mantan Pangdam Jaya itu.Karena itu, lanjut dia, pihaknya minta maaf bagi migran semacam itu kalau dipulangkan ke daerah asal. Kecuali mau diberi pendidikan di balai latihan kerja (BLK) milik Pemprov DKI untuk dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit dan karet di luar Jakarta. (nrl/)