Golkar: Soal PDIP Incar Kursi Atut Jangan Dibesar-besarkan

Jakarta - Politik dinasti Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah terguncang setelah kasus suap yang melibatkan adiknya, Tubagus Chaery Wardhana terungkap. KPK kemudian mencekal Ratu Banten tersebut ke luar negeri untuk keperluan sebagai saksi atas kasus tersebut. Muncul pula anggapan bahwa jika Atut lengser, maka Wagubnya yakni Rano Karno yang merupakan kader PDIP kemungkinan besar akan naik.

"Segalanya mungkin ya, tapi isu mencurigakan bahwa PDIP akan incar posisi Atut itu tidak usah dibesar-besarkan. Suasana politik yang sehat harus dibangun," ujar Ketua DPP Golkar, Hajriyanto Y Tohari di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2013).

Internal Golkar sendiri masih menganggap Ratu Atut sebagai saksi, sehingga Hajri mengaku tidak begitu dibahas di internal Golkar. Partai berlambang beringin ini pun tidak akan membahas kasus Atut ini secara khusus pada Rapimnas yang akan dilaksanakan 18 Oktober mendatang.

"Kalau di Rapimnas hanya akan dibahas secara general saja, bahwa ada kader yang terseret atau namanya disebut dalam kasus korupsi, nah bagaimana sikap partai? begitu, jadi tidak dibahas secara khusus Atut atau dinastinya," tuturnya.

Hajri berharap status hukum Atut yang masih sebagai saksi tidak dilebih-lebihkan menjadi tersangka. Lebih baik menurutnya menunggu proses hukum.

"Bahwa Atut dicekal ke luar negeri itu, iya (benar), tapi jangan terus berspekulasi yang berlebihan. Kita juga tidak akan kurang-kurangi kalau memang nantinya ada bukti yang mengubah status hukumnya," pungkasnya.

(bpn/van)