.webp)
"Sebagaimana misi KPK melakukan misi pencegahan, maka kita menginginkan pencegahan itu dilakukan dari sejak awal," kata Ketua KPU, Husni Kamil Manik usai acara Penandatangan MoU antara LKPP dan KPU di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta (17/10/2013).
Di dalam pengadaan logistik Pemilu 2014, pihak KPK memang diundang dalam acara ini namun tidak nampak perwakilan dari KPK yang hadir hingga acara selesai. Selain KPK, KPU juga menggandeng IAPI, Indonesian Corruption Watch (ICW), Indonesia Police Watch (IPW). Namun hanya perwakilan IAPI dan IPW yang hadir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita mau mereka terlibat dari sejak awal mengumuman proses lelang, proses pelaksanaannya kemudian sampai evaluasi, jadi kami menginginkan pengadaan barang dan jasa ini utk pemilu 2014 bisa diikuti benar-benar oleh publik, jd kita berharap tidak ada sahwa sangka lagi," lanjut Husni.
Khusus untuk BPKP, KPU kali ini selain bekerjasama untuk persoalan audit, KPU juga meminta agar ada supervisi yang dilakukan BPKP terhadap KPU
"Kalo untuk BPKP selain audit kita minta supervisi, juga ada audit BPK dan KPK sejak awal kita libatkan," ucapnya.
Dalam proses pengadaan logistik pemilu 2014 ini secara teknis ditangani sepenuhnya oleh Sekjen KPU dengan menggandeng pihak-pihak terkait. Para komisioner KPU hanya memiliki wewenang dalam masalah pengambilan keputusan.
"Komisioner KPU hanya bertindak dalam policenya saja. Teknisnya semua ada di Sekjen," kata Komisioner KPU, Arief Budiman.
Husni menilai pengadaan logistik pada pemilu 2009 lalu sudah berjalan dengan baik sehingga ia berharap dengan mengikutikan lembaga-lembaga yang giat dalam hal pemberantasan korupsi ini, diharapkan pengadaan logistik kali ini dapat berjalan dengan adil.
(mnb/lh)
