Demokrat Sepakat Politik Dinasti Harus Dilawan

Jakarta - Partai Demokrat memberikan dukungan agar RUU Pilkada mengatur perlawanan terhadap politik dinasti. Caranya, dengan memasukkan klausul pembatasan bagi keluarga petahana/incumbent untuk maju dalam kancah Pilkada.

"Prinsipnya kami setuju saja, asal aturannya jelas," kata Ketua Harian DPP PD Syarief Hasan kepada detikcom, Rabu (16/10/2013).

Demokrat memang telah membatasi aturan pencalegan untuk meminimalisir politik dinasti. Namun, menurut Syarief tak akan mudah mengatur RUU Pilkada yang membatasi politik dinasti. Karena ada kebebasan untuk memilih dan dipilih yang diatur di UUD 1945.

"Karena Pilkada kita kan secara langsung, dalam pemilihan langsung ini kan tidak melalui partai sekalipun, independen, juga boleh," kata Syarief.

Bagi Syarief ada yang lebih penting yakni mekanisme di internal partai yang membatasi munculnya politik dinasti. "Dalam proses pengajuan calon itulah peran daripada parpol untuk menerapkan sistem keadilan. Artinya untuk memberikan batasan-batasan," katanya.

Namun Menkop UKM ini tak mau mengkritisi politik dinasti di Banten yang berkibar di bawah bendera Golkar. "Kita tidak mau mencampuri partai lain, prinsipnya awalnya dari partai," ujarnya.

(van/nrl)