.webp)
Praktik calo di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dihadapi calon kepala daerah, rupanya dialami juga oleh politisi PAN Bima Arya. Pria yang maju di Pilwalkot Bogor ini sempat ditawari calo untuk berperkara di MK dengan harga hingga Rp 5 miliar.
Bima Arya dicalonkan oleh PAN dan beberapa partai lain menjadi wali kota Bogor. Bima memenangkan Pilkada Bogor dari hasil rekapitulasi KPUD Bogor dengan selisih suara O,44 persen atau sekitar 1.755 suara dari lawannya.
"Memang setelah penetapan KPU banyak yang menghubungi, ada yang sukarela tapi ada juga calo yang 'nanti bisa kita amankan, bisa dipetakan'," cerita Bima Arya dalam diskusi PAN bertema 'Pilkada Dalam Pusaran Kalkulator MK' di Kopi Tiam Jalan Veteran, Jakpus, Minggu (13/10/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Bima, tak hanya setelah KPU menetapkan hasil suara, namun sebelum penetapan KPUD saja ada yang menghubungi. Bahkan saat masih masa kampanye.
"Yang nggak kenal nawarin lewat teman saya, katanya biasa urusin di MK. Saya nggak terlalu respons tapi SMS dan BBM terus. Ada satu dua telpon bilang ya nanti siap-siap ke MK bisa kita bantu urus," papar politisi PAN itu.
Soal angka yang ditawarkan, Bima menyatakan variatif sekitar Rp 3-5 miliar. Tapi tentu saja semua tawaran itu tak ada yang direspon.
"Ini yang lucu angkanya variatif ada yang bilang Rp 5 miliar, ada yang bilang gua kenal Mr X (hakim MK) bisalah. Tapi menurut saya begitu masuk MK itu bola liar. Itu dari informasi yang saya dapat," ucap mantan Direktur Charta Politica itu.
Bima Arya terpilih menjadi wali kota Bogor dan akan dilantik pada 7 April 2014. Hasil perolehan Pilkada Bogor ini diterima semua calon dan tak ada yang mengadukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kita berjuang sekuat tenaga agar tak ke MK, itu rahasia dapur (tak ada gugatan di MK). Intinya kompromi itu nggak harus uang, ada negosiasi dan lain-lain. Itu seninya berpolitik," ucap ketua DPP PAN itu.
(/mad)
