Politisi Jadi Hakim, JK: Bukan Soal Partai, Tapi Soal Siapa yang Berbuat

Jakarta - Posisi hakim konstitusi di MK yang diisi bekas politisi tengah menjadi sorotan publik menyusul tertangkapnya Ketua MK, Akil Mochtar. Akil diketahui eks politisi Partai Golkar. Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menilai, integritas hakim konstitusi tidak berkaitan dengan asal sang hakim, bekas politisi atau bukan.

"Saya kira ini bukan soal partai, soal siapa yang berbuat," kata Jusuf Kalla di Gedung PMI, jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2013).

Menurut Jk, kasus yang menimpa Akil ini tidak dapat begitu saja disambungkan ke ranah partai politik. Masih banyak juga orang berlatarbelakang politik tapi tidak bermasalah dengan hukum.

"Katakan Mahfud. Banyak juga aparat yang tidak punya hubungan dengan partai politik juga baik. Jadi bukan politik dan non politiknya, masing-masing orang harus dipilih benar-benar punya latar belakang yang betul," ujar Ketua PMI ini.

JK menayangkan tertangkapnya Akil Mochtar oleh KPK dan peristiwa itu sangat memalukan negara. "Akibatnya dampak kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu menjadi sangat turun," terangnya.

Soal ditemukannya sejumlah barang mengejutkan di ruang kerja Akil Mochtar seperti ganja, ekstasi, dan obat kuat, JK berpendapat jika pemilik barang-barang haram itu Akil, maka harus dikenakan hukuman yang berat.

"Apapun namanya, hukuman mati, hukuman seumur hidup, jelas harus hukuman yang terberat," tuturnya.

(fan/rmd)