Mesir Bantah Miliki Program Senjata Nuklir Rahasia

Mesir Bantah Miliki Program Senjata Nuklir Rahasia

- detikNews
Senin, 08 Nov 2004 11:25 WIB
Jakarta - Pemerintah Mesir membantah pihaknya memiliki program senjata nuklir rahasia. Bantahan tersebut disampaikan sebagai respons keras atas berita bahwa pengawas nuklir PBB tengah menyelidiki partikel-partikel plutonium yang ditemukan dekat fasilitas nuklir Mesir.Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) saat ini tengah berupaya memastikan apakah partikel-partikel plutonium itu merupakan bukti adanya program senjata nuklir Mesir atau semata-mata sisa produk dari riset nuklir untuk tujuan damai. Demikian diungkapkan para diplomat di Austria."Menyusul berita-berita surat kabar dan kantor berita mengenai dugaan aktivitas nuklir Mesir, Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Listrik dan Energi mengumumkan bahwa berita-berita itu tidak benar," demikian statemen Kementerian Luar Negeri yang difaks ke The Associated Press, Senin (8/11/2004).Mesir bergabung dengan Traktat Non-proliferasi Nuklir (perjanjian anti-nuklir global) pada tahun 1981, menandatangani serangkaian jaminan komprehensif dengan IAEA setahun kemudian dan telah membuka semua aktivitas nuklirnya untuk diperiksa oleh pengawas nuklir PBB tersebut. Demikian dijelaskan kementerian.Menteri Luar Negeri Mesir Ahmed Aboul Gheit menegaskan bahwa negaranya dikenal akan "kepatuhannya yang kuat dan penuh terhadap semua kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat perjanjian dan aturan internasional.""Mesir adalah negara yang menyerukan untuk tetap membuat wilayah Timur Tengah bebas dari semua senjata pemusnah massal," tukas Gheit.Pejabat-pejabat Mesir menyatakan bahwa IAEA terakhir kali menginspeksi fasilitas-fasilitas nuklir negara tersebut pada Oktober lalu. Mesir mengelola beberapa program nuklir berskala kecil untuk tujuan medis dan riset. Pada tahun 2002 lalu beredar kabar mengenai rencana Mesir untuk membangun reaktor tenaga nuklir pertama di negeri itu. Namun hingga kini belum ada pengumuman mengenai tanggal dimulainya pembangunan. (ita/)


Berita Terkait