Pangdam Ancam Gusur, Warga Ancam Lapor Presiden

Ambon - Saling ancam. Begitulah yang terjadi antara Pangdam XVI/Pattimura Mayjen Syarifuddin Sumah dengan warga yang tinggal di kompleks Sikp Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Pangdam mengancam akan menggusur mereka, sementara warga mengancam akan melapor ke presiden. Ancaman menggusur puluhan rumah warga ini disampaikan Pangdam kepada wartawan di kantor Gubernur Maluku, Jl. Pattimura Ambon, Rabu (03/11/2004). Pangdam mengancam menggusur paksa setelah pihak Kodam dimenangkan oleh PN Ambon dalam kasus gugatan atas tanah di kompleks itu. Menyikapi ancaman itu, warga mengancam akan melaporkan Kodam kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Suara warga ini disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Baku Bae, Anthony Hatane, di kantor Pengadilan Negeri Ambon. Langkah ini ditempuh, kata Hatane, karena warga khawatir akan ada penekanan, intimidasi dan upaya penggusuran 45 rumah secara paksa, sebelum mendapatkan putusan hukum tetap dari pengadilan. "Sinyal gusur paksa sudah disampaikan Pangdam. Padahal itu kan belum ada putusan hukum tetap. Kami sendiri sedang upaya banding, bahkan warga sendiri bertekad memperjuangkan hingga tingkat Kasasi di Mahkamah Agung," ujarnya. Menurut Hatane, upaya banding hingga rencana kasasi ini terkait bentuk keberatan atas putusan PN Ambon, yang dirasakan belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. "Ini yang membuat kami bertekad memperjuangkan hak-hak rakyat yang dirampok secara tidak adil," kata dia.Untuk itu LBH Baku Bae, mengingatkan semua pihak untuk menempatkan seluruh sikap dan tindakannya dalam konteks negara hukum. Dia juga meminta warga Skip untuk tenang dan menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya, dan menghindari segala bentuk provokasi yang datang dari luar. (asy/)