Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Menteri Agama sudah bicara dengan menolak pergelaran ajang tersebut karena tidak sesuai dengan budaya sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas umat muslim. "Hal yang menjadi prioritas seharusnya adalah mendengarkan aspirasi masyarakat kaum muslim," kata Nassarudin kepada detikcom kemarin.
Namun begitu, Nasaruddin mengaku kalau Kementerian Agama tidak punya wewenang untuk membatalkan ajang Miss World. “Yang pasti kami ikuti instruksi Bapak Menteri,” katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang duduk di Komisi X ini, pemerintah telah melupakan kepentingan yang lebih besar yaitu martabat bangsa dan menjunjung tinggi kaum perempuan.
“Saya sebagai perempuan muslim jelas nolak. Enggak ada bagusnya digelar di Indonesia. Kita enggak cocok dengan budaya barat. Jangan dipaksakan,” kata Reni kepada detikcom, kemarin.

Reni pun mengaku bingung dengan sikap Kementerian terkait yang memberikan izin penyelenggaraan Miss World. Menurutnya, meski sudah ada larangan dari daerah lain, tetap saja pemerintah memberikan lampu hijau untuk pergelaran di daerah yang potensial seperti Bali. “Pilih Bali karena lokasi, kemudahan izin, dan marketnya,” ujarnya.
Adapun Muhammadiyah sebagai ormas kedua terbesar di Indonesia menilai ajang tersebut lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. Koordinator Dakwah Khusus Majelis Tabligh Pengurus Pusat Muhammadiyah, Agus Tri Sundari, mengatakan
bila pemerintah ingin mendapatkan citra positif di mata internasional jangan menggelar ajang yang tidak sama dengan pola pikir bangsa.
Dia menekankan hal ini harus disadari sebelum banyak aksi protes dari umat muslim dan malah menyudutkan pemerintah sendiri. “Ini manfaatnya apa? Lebih banyak mudhoratnya karena melecehkan kaum perempuan seperti barang di pasar,” ujar Agus kepada detikcom, kemarin.
(brn/brn)