Pejabat Pemerintah Main Golf Bisa Timbulkan Peluang Suap

Jakarta - Golf bagi segelintir pejabat pemerintah sudah menjadi gaya hidup. Tak bonafid kalau tak main golf. Bahkan bisa sampai ditertawakan. Karenanya tak sedikit, banyak diantara mereka yang bersusah payah memenuhi berbagai peralatan golf yang mahal.

"Saya kira kode etik pimpinan KPK perlu dicontoh yang melarang pimpinan KPK bermain golf," kata mantan anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa saat berbincang, Selasa (27/8/2013).

Pria yang akrab disapa Ota ini tak melarang olahraga golf. Silakan saja siapapun main. Tapi khusus pejabat atau penyelenggara negara, baiknya memikirkan masak-masak.

"Pertama, peralatan golf dan keanggotaan mahal dan membuat pejabat negara dan pejabat pemerintah tidak terjangkau secara ekonomis. Dan eksklusifitas ini membuka peluang gratifikasi dan suap secara terselubung," terang Ota yang pernah menjadi Plt pimpinan KPK ini.

Golf juga dikenal masyarakat sebagai olahraga kelas atas. Seorang penyelenggara negara yang gajinya dibayari rakyat sepertinya tak etis bila enak-enakan mengayun stik golf di lapangan.

"Kedua, karena eklusifitas arena golf yang hanya dinikmati high end class, maka pada umumnya ajang ini digunakan lobi-lobi antara pengusaha, makelar proyek, dan pejabat pengambil keputusan," tutupnya.

Golf ini kembali menjadi perbincangan. Adalah Rudi Rubiandini yang menjadi tahanan KPK yang buka suara. Mantan Kepala SKK Migas ini mengaku kasusnya dimulai karena golf.

(ndr/gah)