Rangkap Jabatan Menteri-Parpol karena Cari Modal

Jakarta - Pengamat politik Sukardi Rinakit mempunyai hipotesis mengapa tokoh-tokoh politik yang terpilih sebagai pejabat negara ogah melepaskan jabatannya dari parpol. Alasan utamanya tak jauh dari mencari modal untuk pemilu berikutnya.Menurutnya, posisi politik adalah cara untuk mendapatkan uang agar partai politik memperoleh modal untuk pertarungan politik selanjutnya Ciri-cirinya dengan munculnya pengusaha, aristokrat dan jawara, dalam parlemen."Kecurigaan selalu ke sana (cari modal). Tetapi memang tidak ada buktinya. Secara riil, parpol membutuhkan uang. Namun baru PKS yang menggunakan sistem iuran dari anggotanya. Hipotesis sementara seperti itu (cari modal). Tapi masalahnya, ini masih harus dibuktikan," urai Sukardi dalam diskusi bincang pagi di Kafe Marios Place, Menteng, Jakpus, Sabtu (30/10/2004).Dia mencontohkan sekitar 72% orang-orang di DPR adalah orang-orang baru. "Ini menjadi cermin banyaknya orang baru dan menjadikan DPR sekarang amburadul karena sibuk mencari modal kembali," sambungnya.Sukardi menegaskan, tidak ada dampak positif bagi seorang menteri merangkap jabatannya dalam parpol karena sebagai menteri, dia harus netral karena merupakan pembantu presiden.Pembicara lainnya, Mustafa Kamal yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR menyatakan, selain iuran, partainya juga memotong gaji anggota DPR dari PKS secara progesif. Besarnya potongan mencapai 50-70%. "Ada bendaraha partai yang mengatur pemotongan gaji dengan sendirinya," katanya. (nrl/)