Rencana Tinjau Ulang Direksi BUMN Tidak Boleh Ditunda

Jakarta - Koordinator BUMN Watch Naldy Nazar Haroen menyambut positif rencana Meneg BUMN Sugiharto yang akan meninjau ulang (me-review) posisi direksi dankomisaris BUMN, karena proses pengangkatannya dianggap lebih bernuansa politik."Kalau pemerintahan baru memang serius mau mengedepankan profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan BUMN, rencana Meneg BUMN harus segera direalisasikan," ujar Naldy Nazar dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (28/10/2004). Sebelumnya ketika menghadiri diskusi publik dalam rangkaian kegiatan deklarasi BUMN Watch di Jakarta, Rabu malam (27/10), Menneg Sugiharto antusias membeberkan agenda 100 hari pertamanya sebagai anggota Kabinet Indonesia Bersatu. Salah satunya, terkait dengan rencananya meninjau ulang penempatan figur-figur yang kini duduk sebagai direksi dan komisaris di BUMN-BUMN. Menurut Naldy, menjelang Laksamana Sukardi demisioner, kementerian BUMN tercatat melakukan serangkaian pergantian direksi BUMN yang dari sisi profesional terkesan dipaksakan. Misal, pergantian direksi di lingkungan BUMN pupuk, juga di Pertamina, PLN, dan PT Semen Padang. Kata Naldy, mayoritas ditengarai sarat dengan lobi politik. "Hal-hal seperti ini betul harus di-review dulu. Jangan harap BUMN bisa dibenahi kalau rekrutmen pimpinannya saja sudah nggak bener di awal," ujar Naldy. Dalam diskusi publik BUMN Watch, Sugiharto juga menjelaskan, dalam 100 hari pertama, pihaknya akan meninjau ulang masterplan BUMN yang pernah dibuat sebelumnya. Kata Sugiharto, dirinya tidak perlu menyusun baru, hanya perlu menyesuaikan sesuai kondisi objektif hari-hari ini. Masih menurut Sugiharto, sejak namanya diumumkan sebagai Menneg BUMN dirinya sudah menerima lebih dari 2.000 pesan singkat (SMS) ke telepon genggamnya. Sekitar 10 persen di antaranya isinya pengaduan, dari NAD sampai Papua, yang menceritakan mengendai ketidakadilan kecurangan di masing-masing daerah. (mar/)