"Tentu kita sesalkan siapapun yang mempunyai kewenangan atau power pasti dapat melakukan korupsi di negara ini," kata Jusuf Kalla di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2013).
Menurutnya, SKK Migas adalah lembaga lama yang sebetulnya hanya berganti-ganti nama saja. Dulu ditangani Pertamina, kemudian menjadi BP Migas dan berubah lagi jadi SKK Migas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Umum PMI itu menyinggung soal besarnya gaji yang diperoleh oleh Rudi dari jabatan yang dipegangnya. Menurutnya, korupsi bukan karena soal gaji.
"Beliau kan dapat gaji besar, Anda tahu nggak gaji kepala SKK Migas berapa? Lalu dia komisaris bank Mandiri. Itu kalau ditotal sekitar Rp 250 juta, saya rasa gaji itu tidak masalah," papar JK.
"Jadi bukan karena gaji, masalah ini adalah masalah kekuasaan yang harus dibatasi oleh moral," tegasnya.
JK enggan menanggapi apakah korupsi Rudi ada kaitan kepentingannya dengan Pemilu 2014. "Saya kira jangan berandai-andai karena korupsi itu tidak mengenal tahun," tutur JK.
Apakah SKK Migas perlu dibubarkan? "Nggak lah, kan yagg korupsi juga banyak dari DPR, kementerian, dan kepolisian. Kalau mau dibubarin semuanya," jawabnya.
(bal/ndr)