"Ini sudah disahkan di paripurna, berarti semua fraksi harus menjalankan ini. Ormas juga harus memenuhi aturan yang sudah kita sahkan," kata Malik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2013).
DPR lanjut Malik akan melakukan pengawasan terhadap sosialisasi UU Ormas. "Pemerintah juga harus mengaplikasikan UU ini ke yang lebih nyata, DPR akan mengawasi," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mendagri Gamawan Fauzi UU Ormas yang baru disahkan lebih baik dibanding UU sebelumnya Nomor 8/1985. "UU ini jauh lebih soft memperhatikan hak masyarakat. Tidak ada istilah represif, pasal mana yang represi? Ini jauh lebih baik dari UU yang lama," kata Gamawan usai mengikuti paripurna.
Kemendagri akan menyosialisasikan UU Ormas setelah ditandatangani Presiden. Sosialisasi kata Gamawan penting, agar masyarakat khususnya ormas memahami utuh UU Ormas.
(fdn/van)
