"Itu kan kreatifitas, dalam hal mengatasi persoalan itu kita tidak boleh menutup kreatifitas di daerah. Kita bukan partai otoriter," kata Jazuli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Jazuli menolak jika pembagian voucher dikategorikan sebagai politik uang. Soalnya, tidak ada pilkada yang sedang berlangsung di DIY.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dirinya menyatakan, pembagian voucher BBM sebesar Rp 10 ribu di kota budaya tersebut merupakan bentuk perhatian PKS kepada masyarakat. Bahkan, ada yang mengusulkan agar gaji caleg dipotong untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan biaya akibat kenaikan BBM.
"Ada yang mengusulkan, gaji caleg dipotongkan, jadi lebih kepada kreativitas saja," pungkasnya
(dnu/van)