4 Gebrakan Ahok Preteli Fasilitas Anak Buah

Jakarta - Budaya memanjakan anak buah dengan fasilitas 'menggiurkan' seakan tidak berlaku dalam kamus Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok lebih suka mencabut fasilitas yang tidak produktif bawahannya itu demi kepentingan warga Jakarta, seperti 4 aksi ini:

Pria yang menjuluki diri sebagai 'Polisi Jahat Pak Gubernur' ini dikenal sangat ketat mengawal uang rakyat. Suami Veronika Tan ini ingin setiap pengalokasian anggaran tepat sasaran dan dirasakan oleh warga Ibukota.

Sejumlah fasilitas jajarannya segera dihapus Ahok seperti rumah dinas lurah dan camat, mobil dinas pegawai Pemprov DKI Jakarta, hingga sanksi penghapusan tunjangan untuk PNS perokok.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut 4 gebrakan Ahok mempreteli fasilitas anak buah:

1. Rumah Dinas Jadi Taman PKL

Pemprov DKI Jakarta akan mencabut rumah dinas untuk lurah dan camat di Jakarta. Selanjutnya, rumah dinas camat dan lurah ini akan dibongkar dan disulap menjadi taman yang bisa menampung para PKL.

Hal ini diungkapkan Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2013). Penarikan rumah dinas dan mengkonversinya menjadi taman ini dalam rangka Pemprov DKI yang mencari tanah untuk ruang terbuka publik.

"Jadi tadi saya sudah bilang, semua rumah dinas camat lurah cabut saja. Jadiin taman buat PKL saja. Ngapain semua lurah camat ada rumah, yang sudah jelek-jelek kita bongkar saja, nggak usah direhab lagi," jelas Ahok.

Ahok percaya para lurah dan camat, dengan remunerasi yang bagus di Jakarta, sudah memiliki rumah sendiri. "Dia punya rumah sendiri. Ini DKI, bos. Camat lurahnya punya duit itu," imbuh pria asli Belitung Timur ini.

Pria 47 tahun tersebut menegaskan tak ada yang melanggar aturan dalam hal ini. Karena tanah itu milik Pemprov DKI, maka Pemprov DKI bisa menarik kembali dan menggunakannya untuk kepentingan umum yang lain.

Menjadi birokrat DKI, menurut Ahok, minimal sudah bisa membeli rumah.

"Orang DKI punya semua, mana susah sih DKI, BKD (Badan Kepegawaian Daerah) yang kecil gini gaji terendah saja bisa Rp 7 jutaan kok," jelasnya.

Camat Tambora dan Kramat Jati menyetujui rencana tersebut. "Kita sih tidak masalah, tapi apa PKL-nya mau berjualan di tempat yang jauh dari akses jalan utama?" kata Camat Kramat Jati, Ucok Bangsawan, kepada detikcom, Jumat (24/5/2013).

Senada dengan Ucok, Camat Tambora, Jakarta Barat, M Isnawa Adji, juga menyatakan dirinya tidak mempersoalkan jika rumah dinasnya harus beralih fungsi menjadi lahan jual PKL. Namun, lagi-lagi ia ragu PKL akan menyetujui ide tersebut.

"Saya sih tidak masalah, tapi luas lahannya kan hanya 150 meter persegi. Dan lokasinya juga di tengah pemukiman," kata M Isnawa Adji saat dihubungi.

2. Boleh ke Luar Negeri, Tapi Naik Pesawat Ekonomi

Ahok mengkritik penyampaian anggaran Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) DKI yang tak mendetail. Meski begitu, Ahok mengizinkan mengadakan program bisnis forum investasi luar negeri di tiga negara dengan syarat perjalanan tersebut dilakukan dengan sehemat mungkin.

"Naik (pesawat) ekonomi, jangan bisnis. Tidur ya yang biasa-biasa saja, standar gitu lho. Satu ranjang berdua. Cowok-cowok, cewek-cewek ya," kata Ahok yang diikuti gelak tawa peserta rapat.

Hal ini disampaikan Ahok dalam rapat bersama BPMP DKI Jakarta pada Kamis (29/11) yang diupload di Youtube oleh Pemprov DKI. Video berjudul "29 Nov 2012 Wagub menerima paparan BPMP & Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta" sudah ditonton sebanyak 3.350 kali hingga Jumat (30/11/2012) pukul 17.15 WIB.

Ahok melarang BPMP menggunakan konsultan untuk tugas dalam kegiatan ini. Dia menyarankan badan ini mengirimkan delegasinya yang masih muda agar dapat mempelajari banyak hal.

"Giliran berangkat. Siapa yang lebih pintar bahasa Inggris, berangkat terus buat laporan. Anak-anak muda mana yang bagus bahasa Inggrisnya suruh berangkat, suruh belajar. Kan lebih panjang masanya. Kalau pakai konsultan, coret," tegasnya.

Salah seorang pejabat BPMP DKI Jakarta menjelaskan bahwa kegiatan ini untuk memperkenalkan potensi dan peluang investasi di Jakarta. "Itu ke Singapura, Australia, dan ada juga yang ke Ukraina," katanya.

3. Kaji Hapus Mobil Dinas

Penghematan terus dilakukan Pemprov DKI agar anggaran yang didapat dari APBD bisa dikembalikan lagi untuk kepentingan rakyat. Salah satunya, menghentikan pengadaan mobil dinas.

"Mobil dinas juga kita lagi kaji, nanti kita beli mobil dinas (sewa-red) punya pegawai saja," tutur Wagub DKI Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2013).

Pemprov akan membayar sewa kepada pegawai yang menggunakan mobilnya untuk bekerja sehari-hari. Dengan demikian Pemprov akan terbebas dari biaya pemeliharaan.

"Kita bisa hitung tunjangan mobil aja. Jadi lebih murah, nggak usah kita rawat, dia rawat baik-baik," katanya.

Ahok mengatakan, dengan jurus ini Pemprov bisa menghemat pengeluaran sampai ratusan miliar. Pria yang bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama ini berharap jurus ini bisa cepat terealisasi.

"Biaya maintenance itu kita bisa save sampai Rp 200 miliar," katanya.

"Makanya kalau mau sekarang (realisasinya-red). Biar pas APBDP kita langsung pakai lagi," lanjutnya.

4. Cabut Tunjangan PNS Perokok

Para pegawai Pemprov DKI Jakarta harus betul-betul waspada untuk merokok. Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama akan mencabut Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi pegawai yang kedapatan menghisap rokok di lingkungan kantornya.

"Ini sebagai tahap awal untuk membersihkan Jakarta dari asap rokok," ujar Ahok usai bertemu dengan Koalisi Masyarakat Anti Asap Rokok di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (11/12/2012).

"Intinya kami sepakat bahwa untuk di publik benar-benar tidak ada asap rokok," imbuhnya.

Ahok mengatakan, draf aturan untuk mempertegas implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 50 tahun 2012 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Hal ini dinilai Ahok perlu, mengingat tidak tegasnya sanksi dan minimnya pengawasan dalam peraturan yang ada saat ini.

"Saya sudah minta tim untuk membuatkan draf, nanti kami serahkan ke Sekretaris Daerah dan BPKP supaya bisa segera disahkan," kata Ahok.

Di dalam draf tersebut, lanjut Ahok, nantinya terdapat beberapa usulan, salah satunya ancaman pencabutan TKD untuk semua PNS di Jakarta yang tertangkap atau terbukti merokok dalam zona dilarang merokok.

"TKD itu paling kecil Rp 2,9 juta, kalau bisa berjalan, ini jadi shock therapy," ujar Ahok yang mengaku kapok merokok gara-gara kasurnya terbakar.