Pejabat Ambon Studi Wisata ke Singapura Tuai Kecaman

Ambon - Sebanyak 20 pejabat pemerintah kota (Pemkot) Ambon terbang ke Singapura. Agendanya adalah studi wisata. Kegiatan ini langsung menui kecaman.Menurut anggota DPRD Maluku asal PKS, Abdurahman, program studi wisata Pejabat Pemkot ke Singapura merupakan program mubazir dan hanya mengambur-hamburkan uang daerah."Kami akan pressure Gubernur Maluku untuk memanggil sejumlah kepala dinas di lingkup Kota Ambon termasuk Walikotanya untuk mempertanggungjawabkan keberangkatan mereka," ujar Abdurahman kepada detikcom, Sabtu (16/10/2004) di kediamannya.Kecaman lain juga datang dari elemen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon. HMI menilai, seharusnya Pemkot bijak dalam pengambilan keputusan tentang studi tersebut. Pasalnya, dengan keterbatasan dana yang ada, semestinya dilakukan penghematan pada bidang atau program yang tidak terlalu penting.Apalagi kunjungan ke luar negeri tanpa kepentingan yang jelas. "Secara organisatoris, kami memang tidak menyetujui adanya kunjungan dengan dalih studi banding seperti itu," ujar Ruli Pattimahu, ketua HMI Cabang Ambon.HMI juga meminta Pemkot dapat lebih efektif dalam menyusun arah kebijakan umum (AKU) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk tahun mendatang, jika tidak akan ada lagi program yang tidak jelas peruntukannya.Senada dengan Pattimahu, ketua elemen mahasiswa Jaringan kota (Jarkot), Muslimin Abbas juga mengecam keras kebijakan tersebut. Baginya, sikap Pemkot mengizinkan sejumlah kepala dinas ke Singapura dan studi banding ke Solok mencerminkan sikap tidak peduli terhadap kondisi masyarakat Ambon yang berada dalam situasi stagnanisasi, setelah sekian tahun berada dalam kungkungan penderitaan konflik."Apa tidak seharusnya anggaran yang dialokasikan ke Singapura atau studi banding itu di serahkan ke sejumlah pengungsi atau perbaikan kota Ambon," kata dia. Untuk itu, Muslimin meminta pihak BPKP untuk mengaudit anggaran perjalanan sejumlah kepala dinas tersebut.Bahkan Muslimin berjanji, sepulangnya pejabat-pejabat tersebut, pihaknya akan menyusun agenda strategis untuk meminta pertanggungjawaban Walikota dan sejumlah kepala Dinas tersebut. "Kami akan minta pertanggungjawabannya secara transparan sehingga tidak menimbulkan polemik dan keresahan masyarakat," ujarnya. (nrl/)