UN di Kalimantan Molor, Bupati Kutai Timur Ngadu ke Ketua DPD

Jakarta - Amburadulnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) memicu berbagai reaksi di publik. Bupati Kutai Timur yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Isran Noor mengekspresikan kegalauannya dengan mengadu ke Ketua DPD RI Irman Gusman.

Isran tiba di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/4/2013) sekitar pukul 15.00 WIB. Dia langsung menuju ruang Ketua DPD untuk mengadukan keterlambatan UN di wilayahnya.

"Khusus Kalimantan Timur, materi UN baru datang tadi malam jam 23.00 Wita dengan pesawat Hercules. Baru hari Kamis ingin dilaksanakan ujian, nggak mungkin, dari Banjarmasin pendistribusian ke daerah-daerah itu perlu waktu," kata Isran.

Isran menyoroti sistem pelaksanaan UN yang kini kembali dipegang pemerintah pusat. Menurut dia, sistem sentralisasi menjadi faktor utama yang membuat pelaksanaan UN tahun 2013 berantakan.

"Suatu fakta sistem sentralisasi amburadul, terutama dalam pelaksanaan ujian nasional tahun ini. Mestinya kita sudah belajar, pemberian wewenang daerah dalam pelaksanaan UN. Pada tahun-tahun sebelumnya kan yang buat daerah, provinsi. Kalau takut kebocoran soal kan sudah dibuat soal yang variatif," paparnya.

Menanggapi pengaduan Isran, Irman turut menunjuk sistem sentralisasi sebagai biang keladi amburadulnya pelaksanaan UN. Dia bahkan menyatakan pelaksanaan UN perlu dievaluasi.

"Dalam desentralisasi dan era otonomi saat ini, tidak perlu UN dari pusat. Seharusnya biar daerah yang melaksanakan, pusat hanya mengawasi. Mari kita evaluasi secara tuntas, apa UN masih perlu," ujar Irman.

Namun Irman mengatakan saat ini sebaiknya semua pihak menahan diri untuk meminta penjelasan dari Kemendiknas. Menurut dia, saat ini Kemendiknas perlu diberi kesempatan untuk menyelesaikan UN hingga selesai.

"Biarkan pelaksanaannya selesai dulu, baru nanti kita buat perhitungan," pungkas senator asal Sumatera Barat ini.

(trq/mok)