Kepercayaan Publik Atas Hukum Menurun, Kinerja Polri Akan Dievaluasi

Jakarta - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukan tingkat kepuasan publik atas penegakkan hukum di Indonesia menurun. Oleh karena itu kinerja lembaga penegak hukum khususnya Polri akan dievaluasi.

"Tentu dari kasus-kasus mengemuka kan ini terus dievaluasi, khususnya dari pihak yang memiliki domain terkait. Dalam hal ini tentu kepolisian, mungkin dibantu unsur lain dari kejaksaan, atau juga KPK. Kita tahu bahwa ada hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan ketidaklancaran proses hukum itu kita amati dan perbaiki bersama. Masyarakat tentu ikut mengawal dan mengawasi proses itu berjalan," ujar jubir presiden Julian Aldrin Pasha, di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/4/2013).

Menurut Julian evaluasi akan dilihat per kasus yang terjadi. Mengenai kasus penyerangan LP Cebongan, menurut Julian hal itu sudah selesai.

"Bahwa proses hukum berjalan, itu kita ikuti, sudah jelas ditangani atas instruksi langsung dari presiden kepada panglima TNI dan Kapolri yang ditindaklanjuti. Ini adalah suatu bentuk tanggung jawab negara terhadap tegakkan supremasi hukum di negeri ini. Kalau ada kasus lain yang disebut berkaitan dengan ketegangan antar instansi, itu terus dikelola dengan baik. Semua unsur dari jajaran pemerintah berkoordinasi dengan baik, antisipasi kedepan terus dilakukan agar kasus-kasus yang sama tidak lagi terulang," paparnya.

Meski begitu Julian mengatakan evaluasi tidak terkait dengan jabatan. Setiap kasus yang dievaluasi harus dilihat secara proposional.

"Tidak sampai se spesifik itu. Tapi yang jelas setiap tingkatan pasti ada pemimpinnya, tidak ada suatu wilayah pun yang tidak ada pemimpinnya, itu yang kita liat secara proporsional, bila ada kejadian disuatu daerah tentu yang paling tahu adalah pemimpin di daerah tersebut," ungkapnya.

"Evaluasi untuk Kapolri dan panglima?" tanya wartawan.

"Proses berjalan ya, bahwa sebagaimana disampaikan, kita liat penyebab masalah itu terjadi, jadi ini tidak bisa digeneralisir dan dianggap bahwa ini suatu hal kemudian seluruh tanggung jawab ditanggung pemimpin yang paling tinggi. Kita proporsional saja, memastikan semua itu berjalan berdasarkan mekanisme," jawabnya.

(mpr/asp)