.webp)
Beberapa permasalahan Jokowi dan Kemendagri menjadi buah bibir di publik. Kasus terbaru yang kini moncer antara lain dipersoalkannya izin cuti Jokowi saat menjadi juru kampanye bagi pasangan Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki pada Pilgub Jawa Barat 16 Februari kemarin.
Jokowi juga pernah disentil Mendagri Gamawan Fauzi lewat surat teguran agar segera membahas APBD 2013 bersama DPRD setempat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut 4 permasalahan Jokowi dengan Kemendagri:
1. Izin Cuti Kampanye
|
|
Juru Bicara Kemendagri Raydonnyzar Moenek menyebut Jokowi baru mengajukan izin cuti ke Mendagri pada hari Jumat (15/2) pukul 14.00 WIB.
Padahal, dalam aturan di atas, seorang kepala daerah yang izin cuti harus mengajukan minimal 12 hari sebelumnya dengan rincian kegiatan yang jelas.
"Sedangkan pelaksanaan (kampanye) tanggal 16-17 Februari dari sisi waktu dan maksud tujuan di surat itu tidak clear, dengan dasar itu dari sisi waktu tidak bisa memprosesnya," kata Raydonnyzar saat dikonfirmasi detikcom, Senin (18/2/2013).
Di dalam surat, tidak tercantum juga maksud dan tujuan acara yang jelas. Dalam hal ini, agenda secara detail soal kegiatan kampanye Jokowi bersama Rieke-Teten.
"Hanya tertulis menjalankan tugas pemerintahan. Nggak ada secara spesifik acaranya," tambah Donny.
Terakhir, Donny juga mengingatkan bahwa selama cuti kampanye, tidak diperkenankan ada fasilitas negara yang digunakan oleh kepala daerah. "Apa pun namanya kendaraan dinas dan kepada yang semua berkaitan dengan itu," imbuhnya.
Donny menyerahkan sanksi pelanggaran ini kepada Bawaslu. "Semuanya diserahkan Bawaslu. Seharusnya sebelum naik pentas, Bawaslu menanyakan sudah ada izin apa belum. Itu tugas Bawaslu untuk menilai ada pelanggaran atau tidak," ujar dia.
Menanggapi tudingan Kemendagri, Jokowi mengaku sudah mengajukan izin.
"Hari Sabtu dan Minggu kan libur. Tetapi secara kepatuhan, saya tetap izin. Saya sudah izin," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2013).
2. Surat Teguran APBD
|
|
Gamawan menuturkan, keterlambatan pengesahan APBD bisa berdampak panjang. Karena itu Gamawan juga mengirim peringatan ke DPRD-nya.
"Karena akibatnya apa, akibatnya hanya yang wajib yang boleh dibayar, gaji pegawai, sementara yang lain belum bisa dipakai anggarannya, kita khawatirkan penyerapan anggaran di akhir tahun jadi rendah, karena itu saya minta bukan hanya gubernurnya saya ingatkan, DPRD-nya juga saya ingatkan," kata Mendagri kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/1/2013).
Gamawan mendesak Jokowi dan dua gubernur lainnya segera membahas APBD 2013 bersama DPRD setempat agar APBD 2013 bisa tuntas Februari 2013 nanti.
Jokowi menerima teguran itu dengan lapang dada. "Ya gimana memang nyatanya terlambat," kata Jokowi sambil tertawa saat ditanya seputar teguran Mendagri terkait anggaran yang belum selesai di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2013).
APBD DKI Jakarta 2013 senilai Rp 49,9 triliun akhirnya diketok DPRD DKI Jakarta pada 28 Januari lalu.
3. Catatan Kinerja
|
|
Ia sangat menghargai semangat Jokowi yang hobi blusukan. Namun pria berkumis ini mengingatkan Jokowi agar tak terlalu banyak membuat perubahan radikal, terutama soal perencanaan anggaran.
"Kalau rencana 2013, kita buat 2012, mulai dari situ, tidak bisa di jalan kita alihkan," pesan Gamawan saat dimintai komentar seputar 10 hari kerja Jokowi-Ahok di kantor presiden, sebelum menghadiri rapat paripurna, Kamis (25/10/2012).
Dalam sistem pemerintah provinsi, Gamawan mengingatkan adanya birokrasi. Jokowi harus membuat perencanaan yang berkesinambungan dengan pemerintahan sebelumnya.
"Kalau terlalu banyak deviasi, itu bisa merusak sistem nantinya.
Jadi saya melakukan ini untuk mengingatkan Pak Jokowi, bukan mengkritisi," ujar Gamawan.
Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) punya banyak gebrakan di antaranya ide untuk membuat kampung deret, perbaikan pasar, dan manajemen sungai.
Namun, Gamawan enggan berkomentar soal ide Jokowi yang ingin memindahkan Ibukota jika permasalahan banjir tidak teratasi. Bagi Gamawan, ide Jokowi isu panas.
"Itu Pak Presiden saja yang bicara, jangan saya. Nggak mau ah, isu panas itu," ujar Gamawan di sela rapat kerja bersama Komisi II DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2013).
4. Pelantikan Mundur
|
|
Mendagri Gamawan Fauzi memastikan Jokowi harus menempuh beragam prosedur, mulai dari pengajuan surat pengunduran diri ke DPRD hingga SK pengangkatan sebagai gubernur ke Presiden yang memakan waktu.
Selain itu, pengunduran jadwal dilakukan untuk mengantisipasi adanya gugatan dari pihak lain (Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli).
Mendagri juga sudah menyiapkan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur selama 3 hari. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Fadjar Panjaitan sebagai pelaksana tugas untuk sementara waktu hingga dilantiknya Joko Widodo sebagai gubernur terpilih DKI Jakarta 2012-2017.
Jokowi tidak mempermasalahkan mundurnya jadwal pelantikan tersebut. "(Dilantik) tanggal 7 silakan, tanggal 11 ya siap, atau tanggal yang lain juga monggo (silakan) saja. Pokoknya siap," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota Surakarta, Kamis (4/10/2012) pagi.
Jokowi-Ahok pun dilantik pada 15 Oktober 2012. Mendagri memperingatkan bahwa beban Jokowi saat ini lebih berat dibandingkan saat memimpin Solo, kota berpenduduk 520 ribu orang.
Ia meminta semua pihak untuk ikut bekerjasama mengatasi keberagaman persoalan yang ada di ibukota. "Persoalan yang berat tentu tak pantas jika dibebankan hanya pada kepala daerah saja. Sesunguhnya masyarakat kita sangat merindukan transportasi yang lancar dan bebas dari kemacetan, bebas banjir dan lingkungan yang asri," lanjutnya.
Halaman 2 dari 5
