Ini Pemaparan Ahok ke Dubes dan Ahli di Luar Negeri

Den Haag - Rencana Induk untuk mengatasi banjir, infrastruktur dan transportasi di Jakarta diharapkan dapat dirampungkan dalam waktu 15 sampai 20 tahun ke depan. Diperlukan dana Rp 1000 triliun. Pemerintah DKI Jakarta sedang menyiapkan aspek legal dan kerjasama dengan swasta.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, populer disapa Ahok, dalam konferensi jarak jauh dari Balaikota DKI Jakarta dan Ruang Nusantara KBRI Den Haag, Jumat (15/2/2013) petang.

Partisipan dalam konferensi ini antara lain Wiwi Tjiook (Kotapraja Rotterdam), Gerard Pichel (Royal Haskoning, river dredging specialist), Prof. Christophe Girot (Eidgenossische Technische Hochschule Zurich, Swiss), Prof. Deden Rukmana (Savannah University, AS), dan Edwin Sutawijaya (Utrecht University, Belanda), Daliana Suryawinata (SHAU, Delft), Achmad Adhitya (NIOZ, Yerseke).

Dubes sebelumnya mengapresiasi bahwa informasi Wagub Ahok mengenai permasalahan yang dihadapi pemerintah DKI Jakarta telah membuka mata dan meminta Wagub memaparkan rencana induk solusi banjir di Jakarta, yang dengan itu mungkin dapat diajukan usulan kerjasama.

Menurut Ahok, dalam upaya pengendalian banjir pihaknya selain menghadapi masalah permukiman ilegal warga, juga banyak perkantoran, pertokoan bahkan perumahan kelas menengah atas yang diduga menduduki kawasan ilegal bantaran sungai dan waduk, sebagian lagi memanfaatkannya untuk perparkiran dan kebun.

"Jika kita tidak bisa memindahkan mereka, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jalur pengendalian di kiri kanan sungai itu akan kita kembalikan sesuai persyaratan ideal yakni 30 meter, dari kondisi sekarang yang cuma tersisa 8 meter, kadang 6 meter," ujar Ahok.

Disampaikan bahwa pihaknya baru saja mencopot kepala Dinas Pekerjaan Umum dan mengamanatkan kepada pejabat baru bahwa jika dalam tempo 3 bulan tidak sanggup membuat kemajuan, maka dia juga akan dicopot dari posisinya.

Masalah lain, Teluk Jakarta sangat tercemar terutama oleh logam berat seperti merkuri, lebih dari 10 sampai 20 kali lipat ambang batas normal.

"Kita tidak bisa mengkonsumsi hasil perikanan dari sini, tetapi orang tetap menjualnya juga, misalnya kerang. Kita tidak punya pilihan lain kecuali mereklamasi Teluk Jakarta ini," tegas Ahok.

Oleh sebab itu, lanjut Ahok, gubernur terdahulu Fauzi Bowo telah menggagas Giant Sea Wall dengan mereklamasi pulau-pulau di depan Giant Sea Wall itu, mencakup 17 pulau sepanjang sisi utara Jakarta, dan izinnya telah diterbitkan.

"Tetapi kita ingin lebih dari itu yaitu meminta investor juga harus membantu mengelola air limbah termasuk di Pluit dan lokasi lainnya di Jakarta. Kita minta investor yang telah memperoleh izin itu memberi semacam kompensasi," jelas Ahok.

Dikatakan, konsep terdahulu Giant Sea Wall itu dijadikan 6 jalan tol dan MRT, tetapi pemerintah sekarang ingin lebih dari itu, yakni reklamasi di pulau lain di sisi utara dan timur Jakarta antara lain untuk bandara internasional.

Pengembangan Teluk Jakarta ini selanjutnya diharapkan akan menghubungkan DKI Jakarta dengan batas provinsi Banten dan Jawa Barat satu sama lain.

"Kita akan menggunakan uang properti dari reklamasi ini untuk merampungkan seluruh tatakelola air di Jakarta. Kita yakin dapat menyelesaikan semua gagasan ini dalam waktu 15 sampai 20 tahun," imbuh Ahok.

Saat ini, menurut Ahok, sedang disiapkan aspek legal dan menyiapkan kerjasama dengan swasta untuk masuk menggarap bisnis ini.

"Kita ingin bisnis yang adil dengan mereka supaya bisa memperoleh dana investasi sebesar Rp 1000 triliun untuk membangun semua infrastruktur ini, termasuk tatakelola perairan dan transportasi," demikian Ahok.

Konferensi jarak jauh ini diprakarsai oleh Indonesian Diaspora Network-Netherlands dan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional dengan mengangkat tema Solusi Penanganan Banjir di Jakarta.

Konferensi dibuka oleh Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda Retno L.P. Marsudi, diikuti serentak oleh peserta di 40 negara dan disiarkan langsung oleh Radio Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia. (es/es)