Hari Sabarno: Masyarakat Bisa Kontrol TNI Lewat DPR & Media

Jakarta - Kontrol terhadap TNI bisa dilakukan masyarakat lewat DPR dan media. Namun dipastikan ada ketegasan soal komando teritorial dan bisnis militer."Masyarakat sebenarnya hanya takut TNI yang ada di wilayah teritorial digunakan sebagai alat kepentingan politik praktis. Tapi sebenarnya sejak Pemilu 1997, TNI sudah mulai tidak tampil di politik, apalagi Pemilu sekarang."Demikian kata Menko Polkam Ad Interim sekaligus Mendagri Hari Sabarno usai Sidang Paripurna DPR yang mengesahkan RUU TNI menjadi UU di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (30/9/2004)."Sebenarnya masyarakat juga bisa melakukan kontrol di media dan DPR. Apalagi dalam UU ini, mengenai komando terototial itu putusannya sudah bersifat tegas, dan akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian di sebagian besar wilayah, sehingga diutamakan hanya di daerah konflik," jelasnya.Dituturkan Hari, penyesuaiannya akan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan. Begitu pula mengenai pelarangan bisnis militer dalam waktu 5 tahun ke depan. Diharapkan semua bisnis militer sudah dihapuskan dan diambil alih pemerintah, termasuk yayasan-yayasan."Jadi karena semua fraksi sudah setuju, dan kita sudah meminta pandangan dari elemen-elemen masyarkat, seperti pengamat dan intelektual, kenapa dibiarkan dan tidak diproses lebih lanjut," tukas Hari. (sss/)