Diterpa Isu Suap Impor Daging, PKS Gelar Rapat di DPP

Jakarta - Kader PKS diisukan terlibat kasus impor daging yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pimpinan DPP PKS menggelar rapat di Kantor DPP.

"Kami rapat mingguan biasa, masak setiap organisasi tidak boleh menggelar rapat. Banyak hal dirapatkan termasuk pemenangan Pemilu," kata Ketua FPKS DPR Hidayat Nurwahid, kepada detikcom, Rabu (30/1/2013).

Hidayat lantas menepis keterlibatan kader PKS dalam kasus suap impor daging yang sedang ditangani KPK. Hidayat juga membantah adanya penggeledahan di Kantor DPP PKS di Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan tersebut.

"Pertama kami menilai bahwa beredarnya informasi terkait anggota DPR dari PKS yang ditangkap kemarin, lalu sopir menteri yang ditangkap semalam, kemudian sogokan anggota PKS Komisi IV dan kemudian kantor DPP PKS digeledah KPK itu semua by design. Tahun 2013 ini adalah tahun politik tahun sandera dan PKS ingin disandera dengan isu tidak benar. PKS justru digeledah dan ditangkap terkait korupsi. Sehingga tidak punya keberanian moral untuk memberantas korupsi," protes Hidayat.

Menurut Hidayat, isu ini adalah upaya pembunuhan karakter terhadap PKS. "Ini adalah pembunuhan karakter terhadap PKS. Ingin ditenggelamkan dengan fitnah yang dikembangkan sehingga Pemilu 2014, PKS tidak punya kepercayaan publik. Ini juga upaya mengadu domba PKS dengan KPK. Ini kan ingin diadu domba antara PKS dengan KPK. Jadi ingin melemahkan kedua lembaga ini," katanya.

Hidayat menduga isu ini sengaja dilempar untuk menenggelamkan isu lainnya. Dia menegaskan PKS tak terlibat dalam korupsi suap daging sapi dan tak ada kader PKS yang ditangkap KPK.

"Ini adalah upaya untuk mengalihkan isu bekaitan dengan korupsi dan lainnya dan ingin melibatkan PKS, bahwa PKS tidak terlibat. Itu adalah fitnah dan tidak ada anggota Komisi IV PKS yang terlibat, kantor DPP PKS juga aman dan tidak ada penggeledahan," tegasnya.

"Fitnah itu dibuat untuk character assasination tapi tidak menghadirkan berpolitik yang nuansa damai kondusif ke Pemilu 2014. segera menghentikan fitnahnya. PKS juga mengerti logika hukum dan fitnah adalah pelanggaran hukum dan kami bisa meneruskan langkah ke kepolisian," tandasnya.

(van/mad)