Jakarta - Pansus DPR merekomendasikan kepada pemerintah membentuk pengadikan khusus kasus pelanggaran HAM. Terhadap teknis pelaksaan dari rekomendasi itu, pemerintah yang diwakili Menko Polhukam Djoko Suyanto berkonsultasi dengan DPR.
"Kita akan rapat konsultasi, masih diskusi tentang rekomendasi Pansus DPR RI. Tujuan rapat konsultasi ini untuk kebaikan," kata Djoko Suyanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/1/2013).
Djoko datang bersama stafnya sekitar pukul 14.00 WIB. Tiba di Gedung Nusantara III Djoko langsung menuju lift untuk naik ke ruangan pimpinan DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Indonesia hingga saat ini memang belum memiliki pengadilan khusus untuk kasus-kasus pelanggaran HAM. Oleh karenanya Pansus DPR mengusulkan agar pemerintah, bersama DPR, mempersiapkan pembentukan pengadilan HAM di Indonesia.
(tor/lh)
.webp)
