.webp)
"Saya tadi sempat kritik Pak Gubernur, mengapa mengalah di dalam persoalan keinginan pusat untuk tetap mau membangun 6 ruas tol di Jakarta ini?" kata anggota DPD, AM Fatwa, usai bertemu dengan Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (14/1/2013). Jokowi berada di samping Fatwa saat pernyataan disampaikan.
"Itu nanti tidak sinkron dengan transportasi yang terintegrasi karena nanti masyarakat berlomba-lomba lagi masih menambah mobil-mobil pribadi," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Khusus masalah enam ruas tol, Fatwa pun menyindir peran pemerintah pusat di proyek itu. Dia menduga, Jokowi terpaksa menyetujui proyek itu karena sudah tak bisa memiliki posisi tawar lagi.
"Tapi saya tentu tidak bisa tahu bargaining antara gubernur dengan pemerintah pusat itu, ya mungkin masih berat bagi pemerintah DKI sehingga terpaksa," ujar Fatwa yang disambut senyum Jokowi.
Ke depan, Fatwa berharap, pemerintah pusat bisa lebih bijak dalam menerapkan program di DKI. Sejumlah keputusan harus ada yang direvisi. Bahkan, gubernur DKI sebaiknya dilibatkan dalam rapat-rapat kabinet yang berhubungan dengan kebijakan penting.
"Saya mengusulkan yang akan datang ini untuk gubernur ibukota Jakarta ini harus diberikan posisi menteri muda. Kalau gubernur DI Yogya itu juga ada posisinya sendiri yang dilantik langsung oleh presiden, mengapa DKI tidak?" tanya Fatwa yang lagi-lagi disambut senyuman Jokowi.
Menanggapi hal ini, Jokowi tak mau banyak berkomentar. Dia hanya menilai, semua masukan dari AM Fatwa dan sejumlah anggota DPD lain sangat bagus dan bermanfaat bagi Pemprov DKI.
"Ya nanti akan kita kumpulkan lagi dari beliau-beliau yang di DPD, DPR RI, dan kita nanti untuk memperkuat posisi bargaining negosiasi," jawab Jokowi.
(mad/nrl)
