Bukan Justice Collaborator, Corby Terancam Gagal Dapat Remisi Natal

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM belum meluluskan permintaan remisi khusus Natal yang dimohonkan oleh Schapelle Leigh Corby. Wanita WN Australia terpidana kasus narkoba itu belum memenuhi persyaratan baru yang diatur dalam PP 99/2012 untuk mendapatkan remisi, yaitu menjadi justice collaborator.

"Corby, kalau mengacu kepada PP 99/2012 maka pertanyaannya sekarang apakah dia justice collaborator? Setahu saya tidak. Kalau tidak (memenuhi seluruh syarat, red), ya tidak dapat meski dia menjalani 2/3 masa pidana," kata Wakil Menkum HAM Denny Indrayana di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Rabu (26/12/2012).

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi diberikan dengan tambahan syarat yakni bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana atau justice collaborator.

"Corby ini kasus narkoba dan pengedar, tentu harus dikaji dia justice collaborator atau tidak. Kita akan selektif memberikan untuk kasus korupsi, narkoba, terorisme dan tindak pidana pencucian uang," jelasnya.

Menurut Denny, datangnya usulan pemberian remisi natal bagi narapidana kejahatan terorganisir oleh Kanwil dikarenakan informasi mengenai penerapan Peraturan Pemerintah yang belum tersosialisasikan.

"Dia (Kanwil) mengacu PP lama, masalah peraturan baru yang infonya belum sampai ke unit-unit," pungkasnya.

Denny menegaskan seluruh usulan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus masih dikaji. "Itu baru usulan, tidak ada yang sudah disetujui, dikaji dulu. Untuk mendapat remisi tetap yang bisa memberikan adalah menteri. Kalau dia tidak memenuhi syarat, tidak diberikan," katanya.


(fdn/lh)