Anggota DPR: Dahlan Sering Anggap Remeh DPR

Jakarta - Gelombang kekesalan DPR terhadap Menteri BUMN Dahlan Iskan terus berlanjut. Selain karena dilaporkan kepada BK DPR dengan praktek pemerasaan terhadap dirut BUMN, Dahlan Iskan juga dianggap sering meremehkan forum di DPR.

Anggota Komisi VII DPR Bambang Wuryanto menyambung pernyataan koleganya di Fraksi PDIP, Ketua Komisi XI Emir Moeis, yang mengancam akan melengserkan Dahlan dari posisinya sebagai Menteri BUMN. Bambang mengatakan Dahlan selama ini memang kerap meremehkan DPR.

"Sebagai anggota Komisi VII, Pak DI (Dahlan Iskan) dalam rapat (forum resmi) suka 'slengekan', ngomong dan bertindak di luar konteks, cenderung menganggap remeh DPR, diundang resmi 3 kali tidak hadir," kata Bambang melalui telepon, Rabu (12/12/2012).

Panggilan yang tidak Dahklan Iskan penuhi itu adalah temuan BPK mengenai inefisiensi PLN Rp 37 triliun. Ketika itu Dahlan dipanggil Komisi VII DPR sebagai mantan Dirut PLN.

Bambang mengatakan Dahlan seharusnya lebih menghargai dan menjaga hubungan baik dengan DPR sebagai mitra kerja. Apalagi Dahlan mewakili Presiden. Dengan sikap tersebut, Presiden SBY bisa mempertimbangkan untuk mengevaluasi Dahlan.

"Bahwa kaitan dengan DPR, secara konstitusi menteri mewakili Presiden. Jika kemudian hubungan dengan DPR tidak baik ya sah-sah saja presiden membuat pertimbangan," ujarnya.

Namun tak seperti Ketua Komisi XI Emir Moeis, Bambang belum akan berinisiatif meminta Presiden SBY untuk mengganti Dahlan. Pergantian posisi Dahlan sebagai Menteri BUMN adalah prerogatif Presiden SBY.

"Terserah Presiden saja. Kalau beliau merasa terwakili dengan gaya Pak DI ya tentu hak beliau. Kami tidak memaksa, tapi sebagai anggota, kami tentu bicara di Komisi VII dan Komisi VII via Pimpinan DPR bersurat kepada Presiden," pungkasnya.

Sebelumnya ketidakhadiran Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR hari ini membuat Anggota DPR geram. Bahkan Ketua Komisi XI Emir Moeis mengancam melengserkan Dahlan dari kabinet.

Rapat tersebut membahas soal privatisasi PT Semen Baturaja dengan mekanisme Initial Public Offering (IPO). Dahlan tidak hadir karena menemani Presiden SBY kunjungan ke Bali hari ini.

"Ini kalau (Dahlan) tidak datang, kita bisa saja mengajukan surat ke Presiden untuk diganti," tegas Emir dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2012).

(tor/lh)