Resah Dilaporkan Kongkalikong, DPR Ancam Gunakan Hak Interpelasi

Jakarta - Pernyataan dari Seskab Dipo Alam mengenai dugaan praktek kongkalikong antara kementerian dengan oknum DPR, rupanya belum berakhir dengan pelaporannya kepada KPK. Anggota DPR yang resah terhadap pernyataan tersebut, kini 'mempertimbangkan' untuk menggunakan hak bertanya atau interpelasi kepada Presiden SBY mengenai masalah tersebut.

"Saya mendengar keresahan yang sama di beberapa komisi akibat pernyataan Dipo. Kalau ini persoalan politik tidak terselesaikan dan Dipo menciptakan konflik baru, jangan salahkan DPR RI kalau ini mengarah ke hak interpelasi," kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/12/2012).

Menurut politisi dari PKS itu, DPR merasa perlu mendapat penjelasan soal pernyataan Dipo Alam yang disampaikan dalam kapasitas selaku Sekretaris Kabinet. Apalagi penjelasan Dipo dalam rapat bersama dengan Komisi I DPR, Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI Senin (11/12) tadi malam kurang memuaskan.

Secara terpisah anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo mengusulkan agar DPR segera menggelar rapat konsultasi dengan Presiden SBY.

"Daripada mbulet (tak jelas), ya undang saja Presiden SBY. Kan sudah Dipo bilang apa yang dilakukannya atas arahan Presiden SBY. Opsinya ada dua, rapat konsultasi atau hak interpelasi," ujar Sekjen PDIP itu.

Pernyataan dari Dipo Alam itu memang sempat menyita perhatian publik. Selain melaporkan tiga kementerian yang diduga terlibat praktek kongkalilong dengan oknum anggota DPR kepada KPK, secara khusus dia juga menerbitkan surat peringatan untuk jajaran KIB II agar tegas 'menolak rayuan' kongkaloking dalam pembahasan APBN dan program kerja pemerintah.

(tor/lh)