.webp)
Jokowi bahkan sampai menggandeng KPK untuk menciptakan pemerintahan di Pemda DKI yang bersih. KPK bagai gayung menyambut baik tindakan Jokowi-Ahok ini. Para pimpinan KPK pun berharap pemda lainnya di Indonesia mengikuti jejak Jokowi-Ahok.
Berikut 4 aksi Jokowi-Ahok untuk perang melawan korupsi dimulai dari lingkungan Pemda DKI, yang detikcom rangkum, Rabu (28/11/2012):
ο»Ώ
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Berantas Pungli KTP, KK & Akta Kelahiran
|
|
"Contohnya ya yang kecil-kecil kayak ngurus KTP terus ada pungutan. Kalau bisa dipercepat ya kenapa tidak. Ngurus izin berbulan-bulan ya kalau bisa dipercepat ya akan mengurangi," kata Jokowi, Selasa 27 November.
2. Pajak Restoran, Reklame & Parkir Secara Online
|
|
"Semuanya akan kita online seperti hotel, pajak restoran, reklame, parkir, dan kami yakin dengan adanya ini akan naik berkali lipat nanti," ujar Jokowi.
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mendukung aksi Jokowi-Ahok ini. Menurutnya, dengan menerapkan sistem online, maka terjadi penghematan 10 persen dari anggaran yang ada.
"Pola online ini yang kami dukung di semua pemda. Transparansi penganggaran, transparansi pengadaan barang dan jasa, agar hemat 10 persen dari anggaran yang ada," tutur Pandu, Selasa (27/11/2012).
3. Ahok Tertibkan Birokrasi DKI
|
|
Ahok juga meminta pegawai Pemprov DKI untuk datang sesuai ketetapan yakni pukul 07.30 WIB. Ahok pun mencontohkan pada pegawainya dengan datang sekitar pukul 07.00 WIB dan 07.15 WIB.
"Kita bisa katakan akar dari semua kejahatan, orang yang cinta uang. Akar dari permasalahan kita adalah korupsi. Kalau berbicara korupsi, kalau kepalanya lurus bawahannya tidak berani tidak lurus," kata Ahok, Rabu (28/11/2012) saat berpidato dalam acara seminar bertajuk "Pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan APBD di Provinsi DKI Jakarta".
4. Ahok Potong Anggaran Dinas PU
|
|
Hal itu terlihat dari video yang diupload oleh Pemprov DKI Jakarta dengan judul "08 Nov 2012 Wagub Bpk. Basuki T. Purnama Menerima Paparan Dinas Pekerjaan Umum". Video itu berdurasi 46 menit.
"Pak, sebelum dimulai apakah pagu anggaran sudah dipotong 25 persen untuk biaya-biaya pembangunan ini. Karena harganya terlalu tinggi. Dan diduga dipotong 40 persen pun bisa, dan kita potong 25. Saya kira fair, kami gubernur dan wagub meminta 25 persen untuk kami dikembalikan dalam bentuk APBD, dipotong," kata Ahok saat membahas APBD 2013.
Tak hanya itu, Ahok mengatakan pihaknya akan mencopot seluruh pejabat Dinas PU hingga eselon 3 jika anggaran pembangunan tidak bisa disesuaikan. "Bukan ngancam. Atau yang kedua, pembangunan kita tunda tapi akan kita copot sampai eselon 3. Kita perang terbuka. PU tidak punya pilihan, yang jelas PU harus potong harganya," tuturnya.
Ahok juga menyoroti anggaran pembuatan pospol Pluit sebesar Rp 1 miliar dan pembuatan kantor pemadam kebakaran Rp 34 miliar yang dinilainya terlalu mahal.
Halaman 2 dari 5
