.webp)
"Jadi kita ini akan mulai benahi, perbaiki untuk tempat yang berkaitan dengan pelayanan publik langsung, misalnya urusan KTP, KK, akte kelahiran, perizinan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kemudian, juga masalah pendapatan," kata Jokowi.
Hal ini disampaikan dia usai bertemu jajaran KPK di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (27/11/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semuanya akan kita online seperti hotel, pajak restoran, reklame, parkir, dan kami yakin dengan adanya ini akan naik berkali lipat nanti," ujar Jokowi yang memakai baju batik warna cokelat ini.
Jokowi menegaskan langkahnya blusukan ke kampung-kampung dan tempat pelayanan Ibukota untuk melakukan pemetaan masalah.
"Suara publik di DKI Jakarta itu seperti apa, itu yang ingin kita dengar supaya bisa dibenahi. Jadi bukan jalan-jalan, blusukan itu bukan main-main. Saya ingin mendengarkan keinginan masyarakat terutama barang bukti, aduan masyarakat di bidang kesehatan dan lainnya," papar eks Wali Kota Solo ini.
Selain itu, lanjut Jokowi, akan dibuat poster-poster ajakan mengawasi apabila APBD disahkan.
"Kalau APBD sudah diketok, kita juga akan buat poster di setiap SKPD dan Dinas Sosial Anggaran. Artinya, ada partisipasi publik untuk awasi anggaran yang ada. Kalau nanti didampingi supervisi dari KPK tentu akan menimbulkan hasil yang jauh lebih baik," kata suami Iriana ini.
(aan/nrl)
