"Selama ini tidak ada kongkalikong di komisi. Tapi kalau kegiatan di kementerian sendiri itu kewenangan eksekutif," kata Airlangga saat dihubungi, Jumat (16/11/2012).
Menurutnya, dugaan kongkalikong anggaran antara oknum di Kemendag dengan oknum di Komisi VI yang dilaporkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam ke KPK, belum jelas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tapi politisi Golkar ini mengingatkan agar para pembantu presiden tidak menunggangi kasus mafia anggaran untuk kepentingan tertentu.
"Karena bagian dari pekerjaan kementerian saat ini untuk menebar pesona dengan menggunakan data tidak akurat. Menarik atau merevisi surat tidak ada beban sama sekali," kritik dia.
Dipo Alam pada Rabu (14/11) lalu melaporkan tiga kementerian dan oknum anggota DPR ke KPK, terkait adanya dugaan kongkalikong anggaran. Selain Kemendag, informasi yang beredar, Dipo juga melaporkan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian.
Menurut Dipo, laporannya hanya meneruskan laporan PNS di kementerian terkait yang kemudian dikroscek ulang. "Dokumen-dokumen terlampir saya serahkan kepada KPK," katanya.
Hanya saja hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi baik dari Dipo dan KPK, pihak-pihak mana saja yang masuk dalam laporan itu.
(fdn/mok)










































