Sudi Minta Bukti Mafia Grasi, Mahfud: Dugaan Itu Tak Perlu Pembuktian

- detikNews
Jumat, 09 Nov 2012 19:11 WIB
Jakarta - Mensesneg Sudi Silalahi meminta Ketua MK Mahfud MD untuk membuktikan pernyataanya mengenai dugaan adanya mafia terkait pemberian grasi. Menurut Mahfud pernyataanya itu hanyalah analisa bukan suatu tudingan, sehingga tidak perlu adanya bukti.

"Ya saya memang menduga dan percaya ada mafia. Menduga itu tak perlu pembuktian. Itu produk analisa. Yang perlu dibuktikan itu menuduh sebab kalau menuduh itu sudah sudah menyebut nama pelaku," papar Mahfud ketika dikonfirmasi detikcom, Jumat (9/11/2012).

Mahfud mencontohkan dengan contoh perkara sederhana saja. Misanya ada seseorang yang menganalisa mengenai kemungkinan adanya pencuri di rumah orang lain.

"Kalau Anda menduga ada maling di rumah saya maka Anda tak melakukan pelanggaran hukum dan tak perlu membuktikan," ujar Mahfud.

Sebelumnya, Sudi Silalahi menantang Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD untuk membuktikan pernyataannya soal mafia grasi di Istana. Sudi meminta Mahfud tak asal bicara.

"Ini mencemarkan nama dan lembaga kepresidenan. Saudara-saudara saya meminta Ketua MK bisa menjelaskan kepada saya dan kalau perlu juga kepada presiden, atas tuduhan itu. Saya berharap juga disertai dengan bukti-bukti dan keterangan yang lain untuk pendukungnya, dihadapan Allah SWT dan rakyat Indonesia," jelas Sudi dengan nada tinggi di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta, Jumat (9/11/2012).

Sudi menegaskan, bila benar ucapan Mahfud soal adanya indikasi mafia hukum di Istana seperti dalam pemberitaan, dia dan seluruh lingkungan di Istana siap menerima sanksi.

"Namun apabila apa yang dituduhkan itu tidak terbukti saya juga minta Mahfud MD dapat menjelaskan atau membuktikan tuduhan itu secara ksatria dan tentu harus menerima sanksi yang sama," terangnya.

Sudi berharap persoalan tudingan ini bisa segera cepat diselesaikan karena menyangkut nama baik institusi dan orang di lembaga kepresidenan.

"Saya berharap kita semua dapat menyelesaikan masalah ini secara terbuka, transparan dan tuntas demi martabat dan kehormatan kami semua di lingkungan Istana dan bertugas di lembaga kepresidenan pada umumnya," tuturnya.

Grasi yang jadi kontroversi diberikan kepada Meirike Pranola atau Ola. Dia dijatuhi hukuman mati karena hendak membawa 6 kg heroin dan sabu ke Inggris. Presiden SBY lalu memberinya pengampunan menjadi hukuman seumur hidup. Tak dinyana, Ola diduga tetap mengotaki peredaran narkoba dari balik penjara sehingga banyak desakan agar grasi itu dicabut.

(fjp/nrl)