Perdamaian di Lampung Selatan Harus Sampai Seluruh Lapisan Masyarakat

Jakarta - Butir kesepakatan damai antara dua kelompok warga yang bertikai di Lampung Selatan rampung ditandatangani masing-masing perwakilan dua kelompok warga. Polri berharap kesepakatan damai yang berisi 10 poin tersebut tidak hanya diketahui di tingkat perwakilan masyarakat saja.

"Kami berharap dalam satu minggu ke depan ini terus dilakukan upaya sosialisasi terhadap butir-butir yang mereka sepakati, inilah yang kita harapkan. Jadi, tidak hanya pada level yang mewakili masyarakat. Kita berharap ini bisa diketahui seluruh lapisan masyarakat sehingga mmasing-masing keluarga memahami ada ikatan-ikatan sosial yang harus mereka patuhi bersama yang mereka buat sendiri," kata Karopenmas Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di Jakarta, Senin (5/11/2012).

Boy menambahkan, Polri berharap masyarakat mampu mensosialisasikan kesepakatan damai yang ditandatangani kemarin di Ruang Keratun, Pemerintah Provinsi Lampung. "Prinsipnya ini tekad bulat dari kelompok masyarakat yang terlibat bentrok di Lampung Selatan dan kami menyambut positif apa yang disampaikan mereka," ujar Boy.

Adapun 10 poin kesepakatan yang ditandatangani dua kelompok warga yang bertikai:

1. Kedua pihak sepakat menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan, kehamornisan, kebersamaan, dan perdamaian antarsuku yang ada di Lampung Selatan.
 
2. Kedua pihak sepakat tidak akan mengulangi tindakan-tindakan anarkis yang mengatasnamakan suku, agama, rasa (SARA) sehingga menyebabkan keresahan, ketakutan, kebencian, kecemasan dan kerugian secara material khususnya bagi kedua belah pihak dan umumnya bagi masyarakat luas.
 
3. Kedua pihak sepakat apabila terjadi pertikaian, perkelahian dan perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan pribadi, kelompok atau golongan agar segera diselesaikan secara langsung oleh orangtua, ketua kelompok dan atau pimpinan golongan.
 
4. Kedua pihak sepakat apabila orangtua, ketua kelompok dan atau pimpinan golongan tidak mampu menyelesaikan permasalahan seperti yang tercantum pada poin 3, maka akan diselesaikan secara musyawarah, mufakat dan kekeluargaan oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda serta aparat pemerintahan desa setempat.
 
5. Kedua pihak sepakat apabila penyelesaian permasalahan seperti tercantum pada poin 3 dan 4 tidak tercapai, maka tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan aparat pemerintahan desa setempat menghantarkan dan menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundangan berlaku.
 
6. Apabila ditemukan oknum warganya yang terbukti melakukan perbuatan, tindakan, ucapan serta upaya-upaya yang berpotensi menimbulkan dampak permusuhan dan kerusuhan, kedua pihak bersedia melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan. Dan jika pembinaan tidak berhasil, maka diberikan sanksi adat berupa pengusiran terhadap oknum tersebut dari wilayah Lampung Selatan.
 
7. Kewajiban pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada poin 6 berlaku juga bagi warga Lampung Selatan dari suku-suku lainnya yang ada di Lampung Selatan.
 
8. Terhadap permasalahan yang telah terjadi pada 27-29 Oktober yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa maupun korban luka-luka, kedua pihak sepakat untuk tidak melakukan tuntutan hukum apapun dibuktikan dengan surat pernyataan dari keluarga yang menjadi korban dan hal ini juga berlaku bagi aparat kepolisian
 
9. Kepada masyarakat suku Bali khususnya yang berada di Desa Balinuraga harus mampu bersosialisasi dan hidup berdampingan secara damai dengan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Lampung Selatan terutama dengan masyarakat yang berbatasan dan atau berdekatan dengan wilayah Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji.
 
10. Kedua pihak sepakat berkewajiban untuk menyosialisasikan isi perjanjian perdamaian ini dengan lingkungan masyarakatnya.

(ahy/van)