"Nggak ada, Mas. Nggak semua orang kan dipalakin?" kata Jhony ketika dikonfirmasi detikcom, Senin (5/11/2012).
Dijelaskan Jhony, ketika dirinya masih menjabat sebagai Direktur Utama tak seorang Anggota DPR maupun pihak yang mengatasnamakan DPR meminta dana pelicin. Menurutnya, berita yang beredar Jhony sempat memberikan dana kepada DPR juga tidak benar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jhony hanya mengaku, prosedur PMN tersebut diajukan oleh Kementerian BUMN langsung bersama para pihak terkait ke DPR. Khusus untuk PMN, Komisi VI yang langsung membawahi hal tersebut.
Dalam dokumen rapat antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR pada Februari lalu yang dikutip, Senin (5/11/2012), ada 4 BUMN yang direncanakan mendapatkan dana segar dalam bentuk PMN untuk membantu kinerja keuangan. BUMN tersebut adalah:
PT PAL Rp 648 miliar
PT Merpati Nusantara Airlines Rp 561 miliar
PT Askrindo Persero Rp 800 miliar
PT Jamkrindo Rp 1,2 triliun.
Dahlan tidak mau ada kongkalikong antara BUMN dan anggota DPR untuk pencairan anggaran PMN ini. Karena itu Dahlan mengimbau kepada direksi BUMN agar tidak memberi 'jatah' kepada anggota DPR. Imbauan ini menanggapi surat edaran Presiden SBY melalui Sekretariat Kabinet, agar tidak ada kongkalikong antara pemerintah dengan DPR terkait anggaran.
Hari ini, Dahlan menyerahkan 2 nama anggota DPR yang melakukan aksi pemalakan pada 3 kejadian kepada Badan Kehormatan (BK) DPR. Bahkan Dahlan juga dengan lengkap menyebutkan nama BUMN yang dipalak. Aksi pemalakan tersebut terjadi tahun ini berkaitan dengan pencairan anggaran Penanaman Modal Negara (PMN) ke BUMN.
(dnl/nrl)











































