"Jika Pak Dahlan dalam posisi membongkar baik diundang atau melaporkan ke BK tentunya dalam posisi Pak Dahlan sebagai masyarakat, dia tidak bisa sendiri karena ini menyangkut lembaga BUMN yang dipandang sebagai ATM-nya oknum-oknum. Berarti Pak Dahlan harus bersama Direksi BUMN karena dia tidak secara langsung diperas oleh oknum DPR," kata Taufik kepada detikcom, Kamis (1/11/2012).
Taufik telah secara khusus mengingatkan Ketua BK DPR M Prakosa agar dalam pemanggilan Dahlan nanti diikutsertakan direksi BUMN. Hal ini penting untuk mempertegas cara oknum DPR meminta 'upeti', dan memperjelas duduk persoalan selama ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Taufik, rencana BK DPR menghadirkan Dahlan Iskan untuk membongkar oknum DPR yang disebut sebagai pemeras BUMN sangat menarik untuk dipantau. Karena baru pertamakali dalam sejarah, ada menteri yang melarporkan permainan di DPR langsung ke BK DPR.
"Dari Tatib DPR, Pak Dahlan harus melepas atribusi sebagai menteri. Ini tentu menarik karena baru pertama kalinya seorang menteri memberi penjelasan ke BK DPR. Ini memang harus diselesaikan karena situasi menjadi disharmoni antara DPR dan pemerintah," lanjut Taufik.
Taufik melanjutkan, permasalahan DPR dengan Dahlan Iskan bisa semakin panjang kalau persoalan ini dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi. "Misalnya kemudian Pak Dahlan melaporkan ke BK, tentu BK akan meneruskan ke pihak berwenang. Kalau kawan-kawan DPR tidak terima tentu bisa melaporkan balik ke pihak berwenang. Inilah barangkali perlu kearifan-kearifan," katanya.
BK DPR berencana memanggil Dahlan Iskan minggu depan. BK ingin mendapat penjelasan menyeluruh dari Dahlan menyangkut oknum anggota DPR pemeras BUMN.
(van/)











































