"Tahun 2013 ini seluruh anggaran bidang IV MK dipotong sampai 0 rupiah. Saya meminta Sekjen tak bereaksi dan terima saja. Pokoknya jangan meminta sesuatu yang bisa menyebabkan kita tersandera," ungkap Mahfud kepada detikcom, Kamis (25/10/2012).
Mahfud termasuk yang mendukung penuh surat edaran pemerintah yang melarang kongkalikong direksi BUMN dengan DPR. Mahfud tak sepakat pemerintah atau lembaga negara harus menempuh jalur khusus untuk mendapatkan anggaran yang diperlukan.
"Anggaran MK tahun 2012 untuk temu wicara sosialisasi Hukum Acara MK dipotong. Saya larang Sekjen MK melakukan protes, saya perintahkan agar tidak mengemis-ngemis anggaran ke DPR," katanya.
Mahfud enggan menanggapi sikap keras DPR menyangkut surat edaran tersebut. Bagi dia, yang terpenting adalah memastikan MK tidak tersandera oleh tingkah polah politikus Senayan.
"Saya jadikan MK terlepas dari ketersanderaan dan tak mau melobi DPR. Kita ini mengurus negara milik rakyat bukan milik oknum politikus," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan Mahfud menegaskan bahwa surat edaran pemerintah menyangkut larangan kongkalikong dengan DPR harus didukung penuh. Mahfud mengimbau semua direksi BUMN, pemerintah pusat, dan daerah untuk tidak mau mengamini permintaan jatah oknum DPR.
(van/nrl)
